Rugikan Negara Rp 1,2 M, Kejari Kabupaten Pasuruan Limpahkan Kasus Romli ke Pengadilan Tipikor

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra di sela-sela kesibukannya, Jumat (24/6/2022)

KBRN, Pasuruan : Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menegaskan kerugian negara akibat ulah Romli, warga Desa Pakisrejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, tersangka yang terbukti menguasai tanah negara seluas 9000 M2 tanpa mempunyai bukti kepemilikan tanah sebesar Rp 1,2 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menyampaikan, nominal sebesar itu berdasarkan hasil penghitungan Tim Penyidik Kejari bersama BPN (Badan Pertanahan Negara), auditor Inspektorat dan PT KAI Daops 9 Jember.

Menurutnya, tersangka selama menguasai tanah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam artian, tak pernah sekalipun membayar pajak atau retribusi ke negara. Lebih-lebih paling minim adalah setor kas ke desa atau Bumdes, juga tak pernah dilakukan.

Padahal, tanah yang ia gunakan untuk kegiatan bengkel hampir menguasai seluruh lapak di tanah tersebut. Aksinya pun sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu hingga menjelang akhir tahun 2021.

“Ini berdasarkan perhitungan secara massive. Tanah seluas 9000 M2 itu sebagian masuk aset desa (TKD) dan milik KAI Daop 9 Jember. Selama menguasai tanah tersebut tersangka tidak pernah membayar pajak atau retribusi ke negara,” kata Denny saat ditemui di ruangannya, Jumat (24/6/2022) pagi.

Kini, jeratan kasus yang menyeret bos bengkel tersebut sudah memasuki babak baru. Kata Denny, kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya per 21 juni kemarin.

Rencananya, jadwal persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan akan dilaksanakan pada 28 juni atau 29 juni mendatang.

"Saat ini sudah menjadi tanggung jawab dan tahanan Pengadilan Tipikor. Kasusnya sudah kita limpahkan 21 Juni kemarin. Diperkirakan kalau nggak tanggal 28 ya 29 juni ini mulai persidangan dengan jadwal pembacaan dakwaan," tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar