Pemkab Probolinggo Teken MoU dengan Kejari

KBRN, Probolinggo : Pemkab Probolinggo melakukan kerjasama dengan Kejari Kraksaan di bidang hukum perdata di Pendopo Praja Ngesti Kabupaten Probolinggo, Kamis (28/10/2021).

Kerjasama itu dilakukan dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

MoU di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini ditandatangani oleh Plt. Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo David Palapa Duarsa disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono beserta sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat kuasa khusus dari Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko kepada Kajari Kabupaten Probolinggo David Palapa Duarsa dalam penanganan perkara tata usaha negara.

Penandatanganan kerjasama ini sebagai perwujudan komitmen bersama dalam mendukung amanah Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Probolinggo. Seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang merupakan lembaga penuntutan dalam semua tindak pidana.

Plt. Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko selaku pihak pertama menjelaskan kegiatan ini merupakan keinginan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan Kajari Kabupaten Probolinggo menjadi motivasi dan suatu kebutuhan bersama untuk lebih menyempurnakan dan bagaimana agar dapatnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjalin hubungan kerjasama yang baik dan membatu kami dalam hal mengatasi persoalan-persoalan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara. Momentum ini dapat meminimalisir dan menyempurnakan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo," ungkapnya.

Sementara Kajari Kabupaten Probolinggo, David Palapa Duarsa selaku pihak kedua menambahkan, di Kejaksaan RI diberikan wewenang lain berdasarkan UU untuk dapat melakukan penegakan hukum secara preventif maupun represif yaitu pencegahan dan penindakan. Perwujudan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan.

"Dengan dilaksanakannya MoU ini diharapkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dapat bantuan dan mendukung Pemkab Probolinggo dalam penyelesaian permasalahan khusus dibidang hukum perdata dan tata usaha negara. Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis menuntut setiap aparatur Kejaksaan senantiasa mengawal berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat agar dapatnya sesuai dengan tuntutan zaman," katanya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00