Kasus Kaur Keuangan Bulukerto Kota Batu Segera Masuk Sidang

KBRN, Batu : Pasca tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Batu menetapkan Kepala urusan (Kaur) Keuangan Desa Bulukerto, Kota Batu, Fauzi Purnomo (FP) sebagai tersangka atas kasus dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) 2020 pada 15 April lalu, kini tersangka dititipkan di Lapas Kelas I Lowokwaru, Kota Malang. Bahkan, kasusnya segera disidangkan. 

Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Supriyanto menerangkan, proses penyerahan tersangka FP dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum didampingi oleh penasehat hukum Ferry Fernanda Eka Setyawan.  

“Dengan telah diterbitkannya P-21 maka Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu menyerahkan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu. FP juga telah melaksanakan Rapid Antigen sesuai protokol kesehatan, untuk kemudian dibawa ke Lapas Klas I Malang,” jelasnya, Minggu (13/6/2021).

Dalam keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Batu, tahap kedua ini dilaksanakan setelah kelengkapan formil dan materiil berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diterbitkan Surat Nomor : B-1177/M.5.44/Ft.1/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 (P-21).

Selanjutnya penuntut umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Supriyanto akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Surabaya untuk disidangkan.

“Jaksa telah mendapatkan minimal dua alat bukti yang cukup. Tersangka FP selaku Kaur Keuangan telah melakukan pencairan anggaran untuk beberapa kegiatan namun uang yang telah dicairkan tersebut tidak diserahkan kepada Kasi atau Kaur pelaksana kegiatan. Uang tersebut digunakan oleh FP untuk kepentingan pribadinya atau tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara,” tambahnya.

Tak lama lagi, Fauzi akan menjalani proses persidangan di PN Malang. Pada 10 Juni lalu Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu telah menyerahkan tanggung jawab tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan dana APBDes ke Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kasus itu, hasil audit tim penyidik Kejari Kota Batu ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 338.609.582.  Ia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2010.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00