Tertinggi, Penerimaan Cukai di Pasuruan Tembus Rp 46,672 Triliun

KBRN, Malang : Penerimaan cukai di Pasuruan kembali tertinggi se-Indonesia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Pasuruan mencatat, Per 31 Desember 2020 lalu, penerimaan bea dan cukai di Pasuruan mencapai Rp 46,672 triliun.

Kepala Bea Cukai Pasuruan, Hannan Budiharto menjelaskan, dari total capaian penerimaan bea dan cukai, paling banyak berasal dari cukai yang nilainya mencapai Rp 46 triliun sendiri. Sedangkan penerimaan dari sektor bea masuk hanya sebesar Rp 25 miliar.

Hal itu disebabkan tidak adanya bandara maupun pelabuhan besar yang ada di Pasuruan. Dalam artian hanya mendapatkan pemasukan dari Kawasan Berikat di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

“ Dominasi sudah jelas dari penerimaan cukai. Kalau bea masuk cuma Rp 25 Milyar karena Pasuruan tidak punya bandara atau pelabuhan yang besar, “ kata Hannan, Selasa (26/01/2021). 

Penerimaan cukai yang sangat besar tersebut, lanjut dia, tak lepas dari banyaknya industri rokok di Pasuruan yang jumlahnya mencapai lebih dari 80 perusahaan.

Menurutnya, total ada 6 perusahaan rokok besar yang ada di Pasuruan, ditambah 80 industri rokok dengan skala kecil hingga menengah.

"Pasuruan ini tempatnya industri rokok. Maka dari itu bisa dibilang kontributor cukai terbesar se Indonesia. Selain industri yang skalanya usahanya kecil dan menengah, di Pasuruan juga banyak pabrik rokok besar, “ jelasnya.

Besaran nominal penerimaan cukai di Pasuruan juga berbanding lurus dengan target yang dipatok setiap tahunnya. Kata dia, untuk tahun 2020 lalu, realisasi penerimaan cukai mencapai 100,8 persen dari total target yang dipasang dengan nilai Rp 46,08 Triliun.

“ Selain banyaknya industri rokok, partisipasi masyarakat juga menjadi penentu besar tidaknya penerimaan cukai. Utamanya dalam penanganan terhadap barang kena cukai ilegal, “ ucapnya.

Untuk tahun 2020, Bea Cukai Pasuruan sudah memusnahkan jutaan batang rokok illegal. Dijelaskan Hannan, Bea Cukai Pasuruan sudah melakukan penindakan sebanyak 63 kali, di mana total kerugian negara yang berasal dari penindakan tersebut mencapai Rp 11 Miliar.

Untuk itu, hal paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat luas, yakni dengan tidak membeli rokok ilegal, yang tak berpita dan harganya murah.

Sementara itu, dari penerimaan cukai yang semuanya diserahkan ke pusat, beberapa juga diperuntukkan untuk Kabupaten dan Kota Pasuruan melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT).

Masing-masing menerima Rp 200 Miliar untuk Pemkab Pasuruan dan Rp 17 Miliar untuk Pemkot Pasuruan. Hannan menegaskan  anggaran tersebut digunakan untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan dan urusan publik lainnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00