Gaperoma Tolak Penggabungan dan Kenaikan Tarif Cukai

KBRN, Malang : Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) menolak rencana Pemerintah memberlakukan simplifikasi atau penyederhanaan tarif cukai, karena dinilai akan berimplikasi negatif pada PR menengah dan kecil. Imbasnya, dikhawatirkan berdampak pada penutupan usaha. 

Ketua Gaperoma, Johny mengatakan, terbitnya Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, ada rencana terkait kebijakan penggabungan struktur tarif cukai hasil tembakau.

"Kami tegaskan menolak rencana penggabungan struktur tarif cukai hasil tembakau dan kenaikan tarif cukai, karena hal itu akan memicu iklim bisnis yang tidak kondusif," katanya, Jumat (31/07/2020).

Dampak pemberlakuan kebijakan tersebut, menurutnya akan berdampak negatif pada penutupan pabrik rokok menengah dan kecil, karena terjadi persaingan tidak sehat.

"Kebijakan tersebut hanya menguntungkan PR yang tidak berdampak dengan kebijakan penggabungan tarif cukai tersebut," ucapnya.

Kata dia, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebenarnya juga diproduksi PR kecil, tidak didominasi PR multinasional. Karenanya, jika ketentuan penggabungan struktur tarif cukai diberlakukan, maka PR kecil juga ikut terdampak dan perusahaan terancam tertutup karena tidak mampu membayar tarif cukai yang lebih tinggi karena naik kelas.

Gaperoma meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012, tidak perlu dilakukan revisi sebab dinilai sudah mengatur dengan baik tentang Industri Hasil Tembakau (IHT) yang selama ini bisa dilaksanakan dengan baik. PP tersebut berhasil mengendalikan volume produksi IHT yang terus menurun dan larangan iklan dan promosi dan gambar peringatan kesehatan sebesar 40 persen.

Di sisi lain, dia mengakui, beberapa kebijakan Pemerintah juga telah mendukung dan memperhatikan IHT yang telah memberikan relaksasi pembayaran pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga bisa membantu IHT bertahan di era pandemi Covid-19. Jhony meyakinkan, IHT sebenarnya dapat menjadi penggerak perekonomian nasional karena 95 persen pasar IHT melayani pasar domestik dan sisanya untuk melayani pasar ekspor.

"Kami sudah menyampaikan keberatan terkait penolakan penggabungan struktur tarif industri hasil tembakau dan kenaikan tarif cukai ke Presiden Jokowi pada 6 Juli 2020. Dan tinggal menunggu bagaimana perkembangan nya ke depan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00