Pajak Hotel Dihapuskan Akibat Covid-19, Kota Malang Berpotensi Kehilangan Pajak RP 103 Miliar

KBRN, Malang: Pemerintah pusat telah menyiapkan skema dana hibah atau alokasi khusus untuk mengganti loss potensi yang dialami pemerintah daerah, akibat kebijakan penghapusan sementara pajak hotel dan pajak restoran berkaitan dengan paket stimulus mengatasi wabah Covid-19. Untuk menggantikan pendapatan pemda dari penghapusan pajak tersebut, pemerintah kabarnya menyiapkan dana Rp 3,3 Triliun.

Meski begitu, Pemkot Malang dituntut memiliki inovasi lain untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak yang hilang. DPRD Kota Malang pun khawatir besaran dana hibah yang dijanjikan lebih kecil dibandingkan potensi riil. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, Jumat (13/3/2020).

Sebelumnya, Komisi B telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Para legislator berharap OPD eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut bisa mengoptimalkan potensi dengan cara membuat strategi baru dan juga upaya jemput bola. "Salah satunya yang kami dorong, yakni mekanisme sistem online. Contohnya pada aplikasi pengantaran makanan online yang marak saat ini. Tidak jauh berbeda seperti penerapan pajak resto," ujarnya.

Ke depannya, Dewan berharap Bapenda terus berupaya melakukan jemput bola ke para pelaku usaha kuliner di Kota Malang. “Tak hanya itu, jemput bola juga sampai pada pengusaha UMKM kecil agar nantinya  semua bisa menjadi Wajib Pajak yang terdaftar,” katanya.

Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji berharap besaran hibah yang diberikan dalam penghapusan pajak hotel dan restoran harus sesuai dengan asumsi awal yang sudah ditetapkan. Diprediksi, loss potensi yang akibat penghapusan pajak resto dan hotel selama enam bulan bisa mencapai angka Rp 103 Milyar. Itu dengan asumsi sedikitnya ada 128 restoran dan 78 hotel di Kota Malang. "Jika ada kompensasi, tentu kami tidak mau di bawah asumsi kami saat ini,” seru orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.

Terkait stimulus menyiasati corona, Malang menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata pilihan yang diberlakukan dalam kebijakan terbaru pemerintah pusat. Selain Malang, 9 destinasi lain adalah Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Manado, Silangit, Tanjung Pinang dan Tanjung Pandan. “Kami akan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, seperti Undang undang Pajak Daerah. Jadi nanti akan dilihat sejauh apa efektivitasnya. Sekda juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkap Sutiaji.

Menanggapi kebijakan ini, Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto T mengaku pihaknya masih menunggu surat edaran Kemenkeu tentang Penghapusan Pajak Hotel dan Restoran. Jika memang ada penghapusan, dia berharap pemerintah pusat mengganti potensi pendapatan yang hilang dengan sepadan. "Kalau mau diganti, paling tidak hitungannya harus sesuai target pajak restoran dan pajak hotel selama satu tahun lantas dibagi dua. Karena kebijakannya berlaku enam bulan,” seru Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Saat ini Bapenda akan terus mematangkan dan mensosialisasikan skema penghapusan pajak terkait. "Nanti skemanya bagaimana akan segera kami sosialisasikan kepada masyarakat dan para pelaku usaha," tandasnya.

Untuk diketahui,  dalam APBD 2020  PAD Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 731 Milyar atau naik Rp 198 Milyar (39%) dibanding tahun 2019. Sektor pajak daerah ditargetkan naik signifikan dari Rp 430 M menjadi Rp 621 M. Tentu jika hibah dari pusat tidak sesuai asumsi Pemkot Malang, target sebesar ini akan sulit tercapai.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00