Semester I 2022, Realisasi Serapan APBN di Malang Capai Rp 3,32 T dan Tumbuh 5,25%

Ilustrasi APBN (Foto: Istimewa)

​KBRN, Malang : Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan hingga semester I 2022 sebesar Rp 3,32 triliun atau 42,87% dari total pagu sebesar Rp 7,73 triliun. Hal itu berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

"Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 5,25% dari realisasi Semester I tahun 2021 sebesar Rp 3,38 triliun atau 37,61% dari total pagu sebesar Rp 8,99 triliun," kata Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, Senin (4/7/2022).

Atas capaian itu, pihaknya terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

"Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir," tuturnya.

Ia menjelaskan, dari total realisasi belanja sebesar Rp 3,32 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.2,47 triliun atau 41,90% dari total pagu sebesar Rp 5,90 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 841,75 miliar atau 45,97% dari pagu sebesar Rp 1,83 triliun. 

"Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 40% pada Semester I 2022 ini, realisasi belanja APBN KPPN Malang telah melampaui sebesar 2,87%," kata dia.

Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp 3,32 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.

"Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Semester I 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,71 triliun atau 46,62% dari pagu sebesar Rp 3,67 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya," paparnya.

"Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 725,35 miliar atau 35,82% dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.30,13 miliar atau 15,65% dari pagu sebesar Rp 192,49 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp 7,28 miliar atau 45,73% dari pagu sebesar Rp 15,92 miliar," imbuh Rintok.

Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp 26,85 miliar atau 8,37% dari pagu sebesar Rp 320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya. DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp 422,47 miliar atau 59,64% dari total pagu sebesar Rp 708,33 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

"Untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp 392,44 miliar atau 48,93% dari total pagu sebesar Rp 802,05 miliar," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar