Ini Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Pasca Pandemi

Ilustrasi APBN (Foto: Istimewa)

Oleh: I Putu Nugraha Astina Pradana, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Malang

KBRN, Malang : Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial masyarakat secara masif. Bukan hanya di Indonesia, namun juga dunia. Semua terjadi gegara masyarakat kaget dan tidak siap menghadapi pandemi. Norma dan nilai sosial masyarakat berubah. Semua yang biasa dikerjakan di luar rumah, seperti bekerja, belajar, dan beribadah, oleh pemerintah dihimbau kuat untuk dikerjakan di rumah. Perubahan sosial tersebut berdampak pula pada aktivitas pemerintah.

Pada akhir tahun anggaran 2021, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan baik secara simbolis ataupun secara virtual.  DIPA tersebut sebagai dasar untuk Satker melakukan program dan kegiatan yang didukung dana APBN. DIPA 2022 setiap satker tetap sarat dengan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, selain alokasi anggaran untuk program dari tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

APBN memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor utama pemulihan ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam enam fokus utama kebijakan APBN 2022.

Fokus Pertama, meningkatkan pengendalian Covid-19 dengan prioritas sektor Kesehatan. Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Selanjutnya, fokus keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan miningkatkan kemampuan beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menetapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih lebih efisian, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil (capaian output), serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan antara lain dengan dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak, serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR serta melanjutkan program perlindungan sosial yang dilakukan secara terarah dan terukur, sebagai instrument stimulus bagi perekonomian di tengah potensi ketidakpastian yang tinggi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat.

APBN 2022 merupakan bagian dari momentum upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi sendi-sendi perekonomian nasional. Perkembangan tingkat kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin COVID-19 memberikan gambaran positif dan meningkatkan sentimen positif terhadap ekonomi dan keuangan global, hal ini juga memberikan optimisme terhadap percepatan pemulihan aktivitas ekonomi global. 

Pasca penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga tahun 2022 sebagai tindak lanjut akselerasi belanja untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Menteri Keuangan menyampaikan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar menginstruksikan langkah strategis tersebut.

Satuan kerja (satker) mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat segera melaksanakan enam langkah strategis tersebut antara lain, 1) melakukan perbaikan perencanaan, dalam hal ini satker melakukan reviu secara periodik atas DIPA dan mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan. 2) percepatan pelaksanaan program/proyek/kegiatan, dalam hal ini menetapkan pedoman umum/jukni/POK pada awal tahun anggaran, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 3) melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), dalam hal ini satker segera melakukan identifikasi kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa, dan mengupayakan proses PBJ dilaksanakan segera sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan pada awal tahun. 4) meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisien dan efektivitas belanja (value for money), dalam hal ini satker meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan prioritasi kegiatan pelaksanaan anggaran dengan mengutamakan kualitas pencapaian output dan outcome kegiatan 5) meningkatkan kualitas monitoring evaluasi serta pengawasan internal. 6) Meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja modal, terutama dengan profil Belanja Modal Risiko Tinggi, dalam hal ini satker melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal yang selaras dengan inisiatif strategis peningkatan kualitas belanja modal, dengan memastikan seluruh aspek telah teridentifikasi dalam dokumen perencanaan sehingga tidak ada hal yang baru diketahui saat pelaksanaan pekerjaan yang dapat berdampak pada revisi anggaran dan penambahan waktu pekerjaan.

APBN 2022 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Fleksibilitas penggunaan anggaran penting, namun kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian integral dari pelaksanaan anggaran.

Dengan semangat mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berada di Indonesia akan terus mengawal dan melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2022.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar