Peran Nyata KUR, UMi dan KKP Dorong Pembangunan di Malang Raya

Ilustrasi KUR (Foto: Ist.)

Oleh Iwan Susylo, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Malang

KBRN, Malang : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Implementasi program KUR ini sangat bisa dirasakan oleh rakyat pada masa-masa pandemi COVID-19, dimana pada tahun-tahun tersebut roda perekonomian dan usaha rakyat kecil hampir lumpuh. Banyak para pekerja swasta dan wira usahawan yang jatuh dalam usahanya. Kehadiran program KUR ini bisa membantu membangkitkan roda perekonomian selama masa pandemi.

Mungkin belum banyak masyarakat atau pelaku usaha yang mengetahui adanya Pembiayaan Ultra Mikro atau disingkat UMi yang merupakan komplementer dari kredit program yang lebih dulu dikenal yaitu Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR. Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat. UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Tahun 2019, penyaluran UMi di wilayah Malang Raya mencapai 23.712 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp.76,4 Miliar. Sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 28.925 mitra usaha dengan nilai penyaluran sebesar Rp.96,25 Miliar atau meningkat sebesar 125,9%. Untuk data penyaluran pada tahun 2022 sampai dengan bulan Mei sudah tersalur sebesar Rp.18,72 Miliar kepada 5.162 mitra usaha. 

Dilihat dari sisi wilayah, Kabupaten Malang telah memberikan kontribusi yang sangat besar sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dalam menyalurkan UMI di daerahnya, diikuti oleh Kabupaten Pasuruan. Sedangkan jika dilihat dari sisi demografi, yang mendapatkan penyaluran kredit KUR UMi ini pada usia yang masih sangat produktif yaitu rentang 20-40 tahun.

Selain penyaluran KUR, UMi, usaha pemerintah dalam meningkatkan roda perekonomian yaitu dengan menerbitkan program baru yaitu Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterapkan bagi instansi Kementerian Lembaga baik di tingkat Pusat maupun daerah. Implementasi KKP tahun 2022 ini sudah memasuki tahun ke empat, yaitu sejak dikeluarkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang berlaku berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019. 

Kartu kredit pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (coporate card), yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank penerbit Kartu Kredit pemerintah merupakan Bank yang sama dengan rekening BP/BPP di buka, dan Kantor Pusat Bank tersebut melakukan kerjasama dengan DJPb. Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas  Kartu Kredit  pemerintah untuk belanja operasional, belanja modal dan belanja Perjalanan Dinas Jabatan.

Adapun porsi Uang Persediaan KKP adalah sebesar 40% dari besaran Uang Persediaan yang dimintakan oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga pada awal tahun anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Serta penggunaan KKP tersebut untuk pembiayaan kegiatan belanja barang non operasional dan perjalanan dinas.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemerintah melaksanakan program Kartu Kredit Pemerintah ini adalah untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan. 

Selain itu, program ini juga bertujuan mengenalkan dan mendorong digitalisasi transaksi keuangan negara penggunaan dana DIPA Kementerian/Lembaga. Dengan tetap berpegang pada 4 prinsip penggunaannya yaitu fleksibel, aman, efektif dan akuntabel.  Karena Uang Perediaan (UP) yang selama ini dimintakan secara 100% tunai, ternyata tidak efektif dalam mendorong laju pertumbuhan belanja Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.

Untuk perkembangan implementasi program Kartu Kredit Pemerintah tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPPN Malang dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 dapat terlihat bahwa belanja Pemerintah di daerah melalui KKP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari segi jumlah transaksi maupun nominal nilai transaksinya. Bahkan pada tahun 2020 dan 2021, dimana pada saat itu pandemi COVID-19 sedang mewabah sangat tinggi, belanja satuan kerja melalui KKP sangat drastis peningkatannya.

Dari semula, awal implementasi hanya sebanyak 235 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp.1,70 Miliar , pada tahun 2020 naik signifikan mencapai 859 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp.3,64 Miliar. Hampir mencapai 3 kali lipat baik secara jumlah transaksi maupun secara nilai nilai transaksinya. Hal ini menandakan betapa efektif program Kartu Kredit Pemerintah dalam meningkatkan Belanja Pemerintah yang sebelumnya sangat tersendat-sendat karena adanya COVID-19. Bahkan untuk tahun 2022 yang baru memasuki bulan ke-5, transaksi yang ada terlihat bertumbuh sangat bagus. Dimana berdasarkan data per 20 Mei 2022 saja, transaksi Kartu Kredit Pemerintah mencapai 376 transaksi dengan nilai sebesar Rp.1,82 miliar. 

Hal ini menandakan pemerintah telah berhasil mengurangi idle cash di Kas Bendahara, untuk dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi realisasi penyerapan anggaran baik di tingkat satuan kerja K/L dan meningkatkan roda pertumbuhan ekonomi.

Dari kedua kebijakan Pemerintah yaitu penyaluran KUR, UMi dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah telah secara nyata ikut serta membantu dan mendorong laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya. Perkembangan dari kredit mikro ini juga dapat membuat pengembangan di daerah Kabupaten/Kota dan sumber daya manusianya dapat digali lebih dalam lagi.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar