Hadirkan Ratusan Anggota Apindo Malang Raya, Kanwil DJP Jatim III Ajak Manfaatkan PPS

KBRN, Malang : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III meminta masyarakat untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diterapkan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Upaya sosialisasi terkait PPS terus dilakukan ke sejumlah elemen masyarakat, salah satunya pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kali ini, DJP Jatim III mengumpulkan sedikitnya 100 anggota Apindo di wilayah Malang Raya guna memberikan pemahaman soal tujuan dan manfaat program pengungkapkan sukarela ini.

“Program pengungkapan sukarela ini hanya enam bulan, untuk itu kami lakukan sosialisasi secara masif dan bertahap ke berbagai segmen masyarakat mulai dari pegawai negeri, pengusaha dan yang lainnya,” kata Kepala Kanwil DJP Jatim III, Farid Bachtiar di sela sosialisasi PPS, Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, mengikuti PPS menjadi salah satu bentuk sebagai warga negara yang baik guna memulihkan ekonomi. Terlebih, belum tentu nantinya ada program serupa dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

“Kami tahu kalau ada masyarakat yang takut dengan petugas pajak khawatir akan diperiksa, bayar nilai pajak yang tinggi dan seterusnya. Maka dengan PPS ini akan menghilangkan ketakutan ini, jika mau mengungkap hartanya mulai tahun 2016 sampai 2020 dengan tarif yang lebih murah,” ungkap pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kanwil DJP Riau ini. 

Farid menjelaskan, sampai dengan Mei 2022, jumlah WP yang telah mengukuti PPS sebanyak 1.936 peserta. Dengan rincian, WP orang dan badan untuk kebijakan I sebanyak 466, dan WP orang pribadi untuk kebijakan II sebanyak 1.470.

“Untuk nilai perolehan dari PPS ini sebanyak Rp 238 Miliar. Angka ini masih jauh dari ekspektasi kami. Meski tidak menargetkan nilai tertentu, tetapi jika nanti sampai akhir Juni bisa mencapai minimal Rp 400 M, itu sudah bagus. Dengan perolehan ini, DJP Jatim III menempati ranking ke-7 secara nasional,” ujarnya. 

Bagi wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya pernah mengikuti program Tax Amnesty (TA) atau pengungkapan pajak pada tahun 2015 lalu, tetap diperbolehkan mengikuti PPS.

“Untuk yang sudah ikut TA, bisa mengikuti PPS Kebijakan I dengan basis pengungkapan harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat mengikuti pengampunan pajak. Sehingga kami minta masyarakat mengikuti PPS ini,” kata dia.

“Sementara bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta perolehan 2016-2020 SPT Tahunan 2020 bisa mengikuti PPS Kebijakan II,” imbuh Farid. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar