KPK Awasi Layanan JKN di Masa Pandemi Covid-19 

KBRN, Malang: Kepastian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa pandemi Covid-19 dinilai dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun layanan jaminan sosial kesehatan tersebut tetap dikawal agar tetap sasaran dan sesuai prosedur. Salah satunya lewat pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kasatgas Direktorat penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK, Kunto Ariawan mengungkapkan, selama ini KPK juga memberikan perhatian terhadap permasalahan pelayanan kesehatan. Sejumlah hal yang disoroti diantaranya, tidak lengkapnya standar pelayanan yang mengakibatkan layanan berpotensi di bawah standar serta pemberian layanan berlebihan dan sulit diaudit.

"Tidak ada pembatasan manfaat penyakit katastropik, serta adanya potensi fraud (kecurangan). Dirut BPJS Kesehatan menyebut fraud di bawah 1 persen. Namun hasil piloting penanganan fraud KPK-Kemenkes dan BPJS kesehatan pada 2018 menunjukkan potensi fraud dapat lebih dari itu," kata Kunto di sela workshop bertemakan 'Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS' yang digelar BPJS Kesehatan, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, KPK juga menyoroti soal overpay pada RS yang tidak sesuai kelasnya. Secara nasional, terdapat 898 RS tidak sesuai kelasnya dengan potensi over payment atau kelebihan pembayaran sekitar Rp 6 triliun setiap tahun secara signifikan. 

"Terkait kelebihan pembayaran pada rumah sakit ini yang menjadi salah satu rekomendasi KPK agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan tata kelola sistem JKN," tutur Kunto.

KPK juga memberikan sejumlah rekomendasi demi perbaikan tata kelola JKN. Meliputi optimalisasi dan pengawalan penerapan dana kapitasi berbasis kinerja, percepatan pembentukan tim penanganan fraud (kecurangan) berdasarkan amanah PMK 16 tahun 2019. 

"Kami juga merekomendasikan percepatan juknis PMK 51 tahun 2018 tentang penerapan urun dan selisih biaya," tandasnya. 

Meski begitu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai jika saat ini penyelenggaraan JKN-KIS berangsur membaik khususnya setelah terbitnya Perpres 64 tahun 2020. Apalagi saat ini BPJS Kesehatan sudah tidak mempunyai tunggakan tagihan setelah pemerintah menaikkan anggaran dan kenaikan pelayanan tarif.

"Namun masih banyak layanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang nakal dalam pelayanan demi mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan. Ketika iuran naik, banyak peserta yang akhirnya menurunkan kelas. Untuk itu, program JKN-KIS harus didukung pemerintah daerah melalui APBD demi keberlangsungan pelayanan kesehatan," tandas Agus. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00