Disdikbud Kota Malang Salurkan Hibah Bosda Rp 35,6 Miliar bagi SD-SMP Swasta

Pembekalan penggunaan Bosda untuk SD-SMP swasta di Kota Malang

KBRN, Malang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mulai menyalurkan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) senilai Rp 35,6 miliar bagi sekolah swasta mulai jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Dana

Bosda tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Malang.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Zubaidah mengungkapkan, dari Rp 35,6 miliar tersebut, rinciannya sebesar Rp 17,5 miliar untuk Bosda sekolah umum, sekolah di bawah yayasan Nahdatul Ulama (NU) sebesar Rp 9 miliar dan sekolah di bawah yayasan Muhammadiyah Rp 2 miliar. “Sekolah di bawah yayasan Katolik Rp 5 miliar dan sekolah di bawah yayasan Kristen Rp 1,5 miliar,” katanya di sela kegiatan pengarahan tertib administrasi, pertanggungjawaban dan penggunaan dana hibah (BOS) Tahun 2020 di Aula Pertamina SMK Negeri 2 Malang, Senin (6/7/2020). 

Pihaknya meminta kepada yayasan untuk segera menyalurkan Bosda kepada masing-masing sekolah. Sebab anggaran itu tidak boleh terlalu lama mengendap di rekening yayasan. “ Paling lambat 10 hari ke depan dana Bosda harus sudah ditransfer ke sekolah-sekolah di bawah yayasan. Tidak boleh mengendap terlalu lama di rekening yayasan,” ungkapnya.

Ia memastikan, tidak ada pungutan apapun terkait pencairan Bosda pada sekolah swasta. “Kalau ada petugas meminta sesuatu terkait anggaran ini, tolong sampaikan kepada kami. Tetapi kami jamin tidak ada pungutan sama sekali,” tegas Zubaidah. 

Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji memberikan sejumlah catatan pada sekolah terkait penggunaan dan alokasi Bosda yang sudah disalurkan oleh Disdikbud. Pertama berkaitan dengan laporan tepay waktu. “Karena laporan tepat waktu itu mendorong percepatan program,” tutur Sutiaji.

Catatan yang kedua mengenai tepat sasaran. Terkait hal ini, sudah dibentuk juknis penggunaannya. Bagi sekolah yang masih belum memahami juknis tersebut, disarankan meminta informasi kepada dinas pendidikan. “Karena dikhawatirkan ada masalah di depan karena ketidaktahuan soal juknis ini,” ungkap dia.

Ketiga soal transparansi anggaran. Kemudian yang terakhir terkait kesepahaman arah antara yayasan dengan sekolah-sekolah. “Ketika ini tidak sepaham, maka akan ada masalah di depan,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00