Sensus Online Berakhir, Partisipasi Warga Kota Malang Capai 70 Persen Lebih

Pencanangan wilayah bebas korupsi di kantor BPS Kota Malang

KBRN, Malang: Sensus Penduduk Online (SPO) telah berakhir pada 29 Mei 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai partisipasi warga Kota Malang dalam sensus daring ini cukup tinggi. Berdasarkan target, tercatat 70 persen lebih warga yang sudah melakukan pengisian sensus online. Sebelumnya sensus online ini hanya diberlakukan hingga 31 Maret 2020, namun diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

“Dari target mencapai 70 persen lebih, ini menempatkan Kota Malang di Jatim peringkat ke-7. 

Partisipasi bagus, meski kita tersentak dengan adanya pandemi Covid-19,” ujar Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo di sela kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas BPS sebagai wilayah bebas korupsi, Jumat (29/5/2020). 

Sementara dari total warga Kota Malang, tercatat baru 28,84 persen warga yang berpartisipasi dalam sensus secara daring ini. Jumlahnya sebanyak 252.300 warga atau 71.357 Kepala Keluarga (KK) dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Malang 874.890 warga. 

“Kami berterima kasih pada warga yang sudah berpartisipasi. Sedangkan dari seluruh warga Kota Malang, baru sekitar 30 persen yang ikut sensus penduduk online. Karena kami menyadari tidak semua warga bisa ikut sensus online ini,” katanya. 

Menurutnya, upaya SPO ini merupakan bentuk pelayanan data pada warga agar lebih cepat dan akurat. Sehingga mendukung program reformasi birokrasi BPS sebagai penyedia data statistik.

“Kami juga telah membuat aplikasi data Mbois Stats, dan layanan berbasis teknologi. Sehingga layanan itu meningkatkan pelayanan publik untuk memudahkan akses informasi data yang cepat dan mudah,” tandas Sunaryo. 

Menanggapi hal tersebut, Walikota Malang, Sutiaji menilai pentingnya data riil yang disajikan oleh BPS. 

Dengan adanya data riil, maka secara otomatis masyarakat akan mampu memfilter data yang benar,  sehingga data hoaks tidak sampai menyebar. 

 “Sehingga BPS hanya menyajikan data dari sumbernya. BPS hanya penyaji data tidak punya hak untuk menganalisa, kita BPS sudah menerapkan wilayah bebas korupsi, maka terkunci data yang benar,” ungkap Sutiaji. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00