Mahasiswa Malang Soroti Transparansi dan Pasal Janggal Soal RKUHP

KBRN, Malang : Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Brawijaya menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/7/2022). Mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk melakukan transparansi terhadap draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aksi teatrikal yang menggambarkan soal matinya demokrasi di Indonesia, peserta demo juga membentangkan sejumlah poster bertuliskan 'Yang Melawan Ditawan, Yang Mengkritisi Dibui'; 'RKUHP Ngawur'; 'Tak Ada Hukuman Mati bagi Para Maling Uang Rakyat di RKUHP', 'Diawasi UU ITE, Dipidana Pakai RKUHP', 'Produk Janggal Mematikan Aspirasi Rakyat', dan yang lainnya. 

Koordinator aksi, Nizar Rizaldi mengatakan, tuntutan agar pemerintah dan DPR transparan lantaran mereka merasa khawatir RKUHP yang nantinya akan disahkan masih memuat pasal-pasal bermasalah dan mengancam privasi dan kebebasan  Rakyat termasuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

"Karena berdasarkan draft RKUHP September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama. Secara substansi harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan Rancangan KUHP menjadi undang-undang. Perlu disikapi secara tegas agar tidak terjadi hal-hal seperti yang sebelumnya karena Draft RKUHP tersebut ditargetkan akan disahkan dalam waktu dekat ini," ujar Nizar di sela aksi.

Mahasiswa menyoroti ada 14 poin yang janggal dalam materiil RKUHP dengan sandaran draft RKUHP tahun 2019. Diantaranya pada aspek hukuman mati di pasal 67, pasal 99 pasal 100, dan pasal 101, dimana hal itu melanggar ketentuan HAM sebagai hak dasar di dalam setiap individu. Selanjutnya soal aspek penghinaan terhadap presiden dalam pasal 218 yang dinilai bertentangan dengan penjaminan kebebasan berpendapat dan cenderung memunculkan pemerintahan otoriter.

"Begitu pula dengan aspek penyelenggaraan aksi demonstrasi dalam pasal 273, hal ini dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan ketiadaan indikator yang jelas," katanya.

"Kemudian poin tentang pemidanaan terhadap gelandangan di pasal 431, hal ini bertentangan dengan konstitusi pasal 34 ayat 11 UU RI tahun 1945. Terkait pengaturan pencemaran kepada pihak lainnya di pasal 493, dimana pengaturan pencemaran lebih tepat diatur dalam aspek perdata," imbuh Nizar.

Selain menuntut transparansi, mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan respon terhadap aspirasi masyarakat.

"Kami juga mengajak pada seluruh elemen masyarakat pro-HAM dan demokrasi untuk bersolidaritas dalam mendesak pemerintah dan DPR RI agar transparan terhadap draft RUKHP sehingga menjadi regulasi yang tetap ideal bagi keberlangsungan negara. Karena KUHP yang baru ini digadang-gadang menjadi pembaharuan regulasi pidana Indonesia yang justru jadi pedang tajam tapi lentur yang menghunus ke arah rakyat," tegasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar