Universitas Brawijaya Resmi Menjadi PTN Badan Hukum

KBRN, Malang : Universitas Brawijaya (UB) Malang kini resmi berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya tanggal 18 Oktober 2021. PP yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut mengamanatkan UB sebagai PTN Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom. 

Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S. mengungkapkan, dengan penetapan ini UB dianggap sudh dewasa. Sebab UB telah diberi otonomi penuh baik dari sisi ekonomi, keuangan, termsuk tenaga kepegawaian.

“Syaa berterima kasih pada rektor-rektor sebelumnya dan tim yang luar biasa sehingga UB saat ini resmi menjadi PTNBH. Harapan kita, ke depan upaya UB menjadi perguruan tinggi kelas dunia bisa terwujud. Terlebih saat ini ranking UB sudah diakui di level internasional,” katanya, Rabu (27/10/2021).

Menurutnya, dengan perubahan status menjadi PTNBH, maka UB memiliki wewenang untuk mencari uang sendiri dengan berbagai jenis usaha. Misalnya membuka hotel, menjual inovasi dan teknologi, ataupun usaha lain. Pihaknya pun menegaskan jika PTNBH tidak ada hubungannya dengan UKT sehingga mahasiswa tak perlu khawatir. 

“Jadi tidak benar tentang isu kalau UB menjadi PTNBH lalu UKT mahasiswa naik. Justru kita dikasih wewenang untuk mencari uang di luar UKT. Sehingga PTNBH sama sekali tidak ada dampaknya dengan komersialisasi pendidikan pada mahasiswa,” ujar Nuhfil.

“Namun ujungnya adalah daya saing. Karena ditargetkan tahun 2025 kita menjadi universitas tingkat dunia dengan ranking 500 dunia,” imbuhnya.

Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Ir. Moch Sasmito Djati, M.S. menilai, dengan PTNBH akan memudahkan UB untuk membuat usaha. Menurutnya, saat menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sebenarnya UB telah memiliki sejumlah unit usaha. Namun kerap mengalami kesulitan karena tidak bisa membuat PT.

“Dengan perubahan status hukum ini, kita berharap menjadi lebih semangat membentuk badan usaha. Badan usaha kita ada tiga, yakni kesehatan, akademik, dan non akademik,” ujarnya.

Dengan penetapan PTNBH, UB yang berdiri pada 5 Januari 1963 ini akan memiliki organ yang disebut Majelis Wali Amanat (MWA) yang bertugas menyusun,merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.

MWA memiliki perangkat yang disebut Komite Audit yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UB untuk dan atas nama MWA. Sedangkan Rektor merupakan organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

Organ lain yang harus ada dalam PTNBH UB adalah Senat Akademik Universitas (SAU) yang bertugas menyusun,merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikanpertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

MWA terdiri dari berbagai unsur yang beranggotakan 17 orang, yaitu: Menteri, Rektor, Ketua SAU, Wakil dari tokoh masyarakat (3 orang), wakil dari alumni UB (1 orang), wakil dari anggota SAU bergelar profesor selain ketua SAU (7 orang), wakil dosen UB yang bukan anggota SAU bergelar nonprofesor (1 orang), wakil dari tenaga kependidikan (1 orang), dan wakil mahasiswa (1 orang).

Sebelum menjadi PTN Badan Hukum, UB berstatus PTN Badan Layanan Umum  berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tanggal 17 Desember 2008, yangmemiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sepertipenerimaan non pajak dapat dikelola sendiri dan wajibmelaporkan ke negara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00