Dekan FISIP UB Sebut Pandemi Covid-19 Membuat Dunia Terhenti

KBRN, Malang : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP-UB), Dr. Sholih Mu’adi, SH, MSi menilai jika saat ini dunia sedang mengalami situasi yang tidak terduga akibat pandemi Covid-19. Virus yang tidak terlihat dengan mata telanjang telah membuat dunia terhenti.

“Ini telah menimbulkan pertanyaan bagaimana dan ke mana harus pergi dari sini. Semua orang di setiap benua di dunia bergulat dengan kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat yang ironisnya telah berubah menjadi krisis multidimensi,” ujarnya ketika memberikan sambutan berbahasa Inggris pada Pembukaan The 2nd APSSI International Conference 2021 yang berlangsung secara daring pada 26-27 Oktober 2021.

Dalam konferensi yang bertema ‘The Spectrum of Democracy in Times of Pandemic Re-Narrating Inequality and Social Justice in Asia’ itu, Sholih mengatakan, sayangnya, warga dunia mungkin baru saja melihat puncak gunung es dari banyak perubahan yang akan dipicu pandemi ini dalam hal demokrasi, dampak sosial-ekonomi, dan banyak lagi.

“Sebagai ilustrasi, ada analisis luas untuk menunjukkan bagaimana pembatasan Covid-19 berkontribusi pada peningkatan kekerasan politik di beberapa negara. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi rezim otokratis untuk semakin mengikis hak asasi manusia dan institusi demokrasi,” ujarnya.

Mengutip penelitian yang dilakukan UNDP (2021) dikatakannya, ditemukan jika pandemi telah membuat banyak negara mundur dari hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Kemiskinan telah meningkat dan juga memengaruhi stabilitas politik di banyak negara.

“Negara-negara yang sudah menghadapi ketidakstabilan dari konflik sebelumnya bahkan menghadapi kesulitan ketika orang-orang turun ke jalan untuk memprotes tindakan penguncian, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam penegakan tindakan ini, dan memperburuk salah urus Covid-19,” ungkapnya.

Data UNDP (2021) ditegaskan Sholih menunjukkan, fenomena tersebut dicerminkan dari peningkatan signifikan dalam represi negara dalam menanggapi pandemi. Selama krisis, 61 persen negara menerapkan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia.

“Hampir 90 persen negara rapuh dengan pemerintahan demokratis rentan dan institusi sering lemah, ini menunjukkan pelanggaran standar demokrasi selama tahun 2020. Pemerintah yang sama menggunakan pandemi sebagai kesempatan untuk menindak perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan,” kata Sholih.

Berdasarkan kemalangan dari pandemi Covid-19, Sholih menilai, tema konferensi ini tepat waktu dan sangat relevan. 

“Saya percaya bahwa konferensi ini akan secara jelas mengidentifikasi kompleksitas masalah sebagai akibat dari dampak negatif pandemi dan terus berusaha untuk mengusulkan skenario optimis tentang cara mengatasinya,” pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00