Terdakwa Dugaan Penyelewengan Dana Anak Perusahaan Pelindo IV Ajukan Eksepsi

KBRN, Makassar : Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penyelewengan dana anak perusahaan PT. Pelindo IV, PT. Nusantara Terminal Service (PT. NTS) Kusmahadi Setya Jaya,melalui Tim Penasehat Hukumnya menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur, tidak cermat dan terkesan mengada-ada.

Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa, Andi Muhammad Aron menegaskan dakwaan JPU diduga asal jadi, terutama mengenai kedudukan terdakwa dalam delik yang diuraikan dalam berkas dakwaan.

Menurutnya, syarat formil surat dakwaan tidak terpenuhi dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum karena telah salah mengajukan person (error in persona) dalam perkara tersebut. 

Aron menguraikan bahwasanya perkara yang dituduhkan kepada kliennya, sebelumnya pernah diperiksa melalui proses penyidikan di Polda Sulsel sehingga permasalahan hukum prosesnya dianggap telah selesai dan daluarsa. 

Apalagi mengacu surat dari Polda Sulsel tertanggal 14 Mei 2019 dalam Point 2F, kata Aron, telah dijelaskan bahwa seluruh laporan PT. Pelindo IV terhadap 5 peristiwa hukum, dan tidak ditemukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Dirut PT. Nusantara Terminal Service (PT. NTS) yang mana saat itu dijabat oleh terdakwa, Kusmahadi Setya.

"Jadi sangat tidak relevan, jika JPU memaksakan hal ini, untuk kembali diperiksa atau merampas hak klien kami sebagaimana dalam ketentuan KUHAPidana dan/atau Hukum Acara Pidana dan kami anggap permasalahan ini telah ne bis in idem. Ini cukup terang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP," jelas Aron dalam membacakan eksepsinya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang diketuai oleh Ibrahim Palino, Kamis (04/02/2021).

Ia menyatakan PT. Pelindo IV Persero merupakan sebuah perusahaan BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 1991 dan sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kemudian dialihkan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan PT. Nusantara Terminal Service (PT. NTS), kata Aron, berdasarkan akta Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan yang kemudian menjadi anggaran dasar perusahaan tersebut telah jelas menerangkan secara hukum bahwa PT. Nusantara Terminal Service adalah perusahaan berbentuk badan hukum sendiri. 

Adapun modal usaha PT. Nusantara Terminal Service adalah berdasarkan penjualan saham perusahaan itu sendiri dalam arti hasil dari jual saham pada perusahaan PT. Nusantara Terminal Service digunakan untuk usaha dan bisnis sebagaimana perusahaan ini bisa berjalan dan dituntut untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sebagaimana adanya nilai jual setiap lembar saham dari perusahaan PT. Nusantara Terminal Service. 

"Hal itu, tertuang dalam akta pendirian perusahaan PT. Nusantara Terminal Service pada Pasal 4,5 dan 6 dan lainnya yang tertuang dalam akta Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan yang kemudian menjadi anggaran dasar perusahaan tersebut. Jadi jelas dalam akta tersebut PT. Nusantara Terminal Service tidak memilik tanggung jawab terkait uang negara," ujarnya saat membacakan eksepsinya pada sidang kedua.

Dalam dakwaannya, Jaksa tidak bisa membuktikan adanya aliran uang kas negara yang di terima oleh PT. Nusantara Terminal Service dan siapa penerimanya serta bagaimana bisa terjadinya kerugian negara tersebut.

Menanggapi eksepsi terdakwa yang dibacakan oleh tim penasehat hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Madi mengatakan pihaknya akan menanggapi hal tersebut secara tertulis nantinya.

"Kami akan jawab secara tertulis eksepsi terdakwa pada sidang berikutnya," singkat Madi saat ditemui di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar.

Usai mendengarkan eksepsi terdakwa, agenda persidangan pun berakhir dan Majelis Hakim menjadwalkan kembali membuka persidangan pada Kamis mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00