Pengakuan Edy Rahmat Suap Pegawai BPK Harus Ditulusuri

KBRN, Makassar : Pengakuan mantan Sekretaris Dinas PUTR Edy Rahmat terkait pemberian uang Rp 330 juta yang diduga diperuntukkan untuk pegawai BPK atas nama Nilam terkait temuan dalam LHP Pemprov Sulsel.

Ditanggapi oleh Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara dari Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis yang menilai untuk segera ditindak lanjuti, dan nama yang disebut harus diperiksa karena sudah masuk dalam ranah pidana.

Lebih jauh, Bastian menduga oknum-oknum ini sudah melakukan kegiatan transaksional dan nilai Rp 330 Juta dianggap terlalu kecil Bastian menyebut kesaksian Edy Rahmat di persidangan diduga terkait  menghapus temuan atau memperkecil nilai temuan oleh oknum auditor sehingga tidak diangkat masuk dalam laporan.

Bastian mengatakan sebelum menjadi laporan hal ini harusnya sudah ditindak lanjuti sekaitan dengan temuan yang ada guna meminimalisir terjadi negosiasi sehingga muncul dugaan bukan hanya satu temuan saja,melainkan adanya potensi temuan lainnya.

Melihat permasalahan tersebut, Bastian kembali menduga jual beli opini LHP akan terjadi lagi meski pihak BPK bekerja sangat baik tanpa dukungan SDM yang bagus

Sebelumnya Sidang kasus suap dan gratisfikasi, pengadaan barang dan jasa lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020/2021 memunculkan beberapa fakta persidangan termasuk dugaan pemberian uang Rp 330 Juta diperuntukkan untuk pegawai BPK atas nama Nilam.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00