Pengusaha Terancam Sanksi Bila Tak Bayar THR

Sejumlah pekerja memproduksi pakaian saat bulan Ramadhan di industri garmen PT. Batang Apparel Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (19/4/2021). Pemerintah setempat mewajibkan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Batang untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) sesuai undang-undang yang berlaku dan menghimbau bagi perusahaan yang mengalami pailit agar mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah dengan tujuan menemukan solusi bersama. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp.

KBRN, Makassar : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm) Kota Madiun mendorong seluruh perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tepat waktu kepada karyawannya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja No. M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Kepala Disnakerkukm setempat, Agus Mursidi mengatakan, pihaknya membuka posko pelaksanaan THR 2021 di kantor dinas sejak 21 April sampai lebaran. Posko tersebut berfungsi untuk memantau dan menanggulangi pengaduan terkait pelaksanaan pemberian THR pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021. 

Seacara keseluruhan, Agus menyebut saat ini ada 669 perusahaan di Kota Madiun yang terdata di dinas dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 15 ribuan orang.

Harapannya perusahaan dapat memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang ada. Ia menyatakan bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak memberikan THR, pemerintah akan memberikan sanksi yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016. Yakni, denda berupa uang maupun sanksi penutupan izin usaha.

“Dari perusahaan atau pekerja yang memang ada masalah terkait THR bisa menyampaikan ke posko yang ada di kantor Disnakerkukm. Semoga perusahaan atau pengusaha bisa memberikan THR tepat waktu sesuai aturan yang ada,” ungkapnya, Selasa (21/4/2021).

Agus menegaskan, sesuai PP No. 36/2021 dan Permenaker No.6/2016, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Serta pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau PKWT.

Adapun besaran THR yang diterima bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja dibawah satu tahun, maka penghitungannya adalah, masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah yang diterima.

Agus menegaskan, jika tahun lalu pemberian THR keagamaan dapat dicicil akibat pandemi covid-19, untuk tahun ini berbeda. Yakni perusahaan terdampak covid-19 yang tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan maka pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan.

Syaratnya paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan. Meski begitu kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayarkan THR kepada pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Dan perusahaan agar dapatnya membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu kepada buruh berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,” tandasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00