Lelang Jabatan Segera Dibuka, 52 OPD Pemkot Makassar Bakal Dirombak.

Kantor Balaikota Makassar.jpg

KBRN, Makassar: Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto secara tegas menyampaikan akan merombak total 52 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota.

Tidak hanya fokus untuk mengisi jabatan lowong, Danny juga bakal mengevaluasi kinerja pejabat definitif. Mulai dari jabatan kepala OPD hingga Camat.

"Jadi bukan cuma 16 kepala OPD. Tapi semua 52 OPD akan kita rombak," tegas Danny, Sabtu (06/03/2021).

Dia mengatakan secepatnya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana lelang jabatan eselon II.Begitu pun dengan job fit. Jelasnya, kata Danny, dia ingin mereformasi semua tatanan pemerintahan di Kota Makassar.

"Saya kira tidak cukup sebulan ini saya bisa rombak semua," ungkapnya.

Rencana mutasi pejabat sudah sejak awal telah diwacanakan Danny. Bahkan pada rapat koordinasi perdana, Pihaknya langsung mengganti 15 pelaksana tugas (Plt) kepala OPD dan 1 Plh.

Diantaranya, Dinas Kebudayaan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwasata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).

Sementara, Plt Kepala BKPSDM Makassar, Andi Siswanta Attas mengatakan belum ada petunjuk lebih lanjut terkait rencana lelang jabatan eselon II.

"Belum ada informasi yang sampai ke saya kapan mau dibuka (lelang jabatan)," ucap Siswanta.

Sejauh ini pihaknya baru diminta untuk menghentikan pelaksanaan lelang jabatan yang dibuka pada masa kepemimpinan Pj Wali Kota Makasaar sebelumnya. Alasannya, dinilai tidak sesuai prosedur. Seperti, tidak adanya koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih. Apalagi pejabat yang lolos seleksi disebut tidak sejalan dengan visi-misi Danny-Fatma.

"Dengan dasar itu diberhentikan, tapi belum ada sampai ke saya untuk membuka kembali atau melanjutkan," ungkap Siswanta.

Siswanta juga belum mengetahui jumlah jabatan yang akan dilelang. Namun sejauh ini ada 16 jabatan eselon II Pemkot Makassr yang lowong. Termasuk jabatan Asisten III.Meski begitu, rencana lelang jabatan juga mengikuti mekanisme seperti koordinasi dengan pemerintah pusat. Jangan sampai terjadi pembatalan lagi seperti 2019 lalu.

"Kita sudah belajar dari masa lalu. Kalau sudah ada perintah kita bermohon ke Kemendagri dan KASN melalui Pemprov Sulsel," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00