Menunggu Titik Terang Kasus Dugaan Korupsi BPNT Kemensos RI di Maros

KBRN, Maros : Tim penyidik  bidang pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Maros (Kejari Maros), telah memeriksa dan mengumpulkan data serta informasi dari 52 orang para saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Kementerian Sosial RI (BPNT Kemensos RI).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, Joko Budi Darmawan, pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan dalam mengungkap kasus yang dinilai telah merugikan masyarakat Maros di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi, terkait anu itu, kita musti ada data-data yang diminta. Dan kita akan meminta ke audit BPKP Sulsel. Dan saat ini, sementara masih ada berkas-berkas yang diminta”, jelas Kajari Maros, Joko Budi Darmawan di sela vaksinasi di Gedung Serbaguna Maros, Kamis (04/03/2021).

Menurut Joko, ada beberapa data yang akan diserahkan ke BPKP Sulsel. “Tinggal beberapa data yang diminta, mungkin secepatnya akan kita serahkan BPKP Sulsel dan dinilai oleh mereka terkait kerugian dari hasil dugaan korupsi penyaluran BPNT Kemensos RI di daerah Maros ini”, pungkasnya.

Tim penyidik Pidsus Kejari Maros, sebelumnya telah memeriksa 21 orang saksi terhitung sejak kasus dugaan korupsi  penyaluran BPNT Kemensos RI di Kabupaten Maros dan telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan tepatnya 28 Oktober 2020 lalu.

Tidak hanya itu, tim penyidik juga telah berkoordinasi dengan pihak Kemensos di Jakarta guna mengetahui teknis program BPNT yang dimaksud serta berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel guna menghitung total kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan penyaluran BPNT Kemensos RI di Kabupaten Maros yang diduga menyalahi aturan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00