Pemkot Makassar Tertiban Ratusan Randis Roda 4.

BPKAD Makassar Bidang Aset melakukan pengecekan Unit.jpg

KBRN, Makassar: Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pemeriksaan dan penertiban kendaraan dinas (randis) roda empat di 51 SKPD berlangsung di Lapangan Karebosi, Jl Achmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (24/02/2021). Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeeah (BPKAD), Rachmat Azis menyebut untuk hari ini, langkah awal baru satu SKPD yang dilakukan pemeriksaan, yaitu sekertariat daerah.

"Kegiatan kami hari ini, ada kaitannya dengan ketertiban randis, targetnya itu kendaraan dinas diseluruh SKPD," ujarnya.

"Namun Untuk tahap pertama, baru sekretariat daerah yang kita lakukan pengumpulan, atas kendaraan roda 4, sekaligus pengecekan," lanjutnya.

Berdasarkan data BPKAD, tercatat ada 301 unit kendaraan roda 4 akan diperiksa, namun sampai saat ini baru 66 randis yang datang untuk di cek.

"Sampai hari ini, sekarang sudah ada kurang lebih tadi 61 tambah 5 unit, jadi 66 unit, Penertiban ini dilaksanakan sampai selesai sekretariat, ini hanya cek langsung, dan itu juga akan berlaku untuk seluruh SKPD lainnya," terangnya.

Adapun jenis pemeriksaan yaitu, cek fisik, kelayakan penggunaan, kesesuaian nomor kendaraan dinas, termasuk pengecekan STNK-nya.

"Ini dilakukan sebagai inventarisasi, karena ada kemungkinan besar sejumlah kendaraan yang sudah tidak layak lagi, terutama yang terkait dengan kendaraan dinas jabatan," jelasnya.

"Selain itu pemeriksaan ini terkait peruntukan sesuai jabatan, semisal ada kendaraan jabatan yang khusus eselon II, tapi menggunakan kendaraan untuk eselon III, atau sebaliknya, itu yang juga mau kita tertibkan," sambungnya.

Rachmat Azis juga mengungkap, jika masih ada beberapa kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.Menurut pencatatan laporan terakhir BPKAD, masih ada 338 kendaraan roda 4 dan 2, masih dikuasai pihak ketiga.

"Itulah hari ini kita melakukan penertiban kembali, karena masih ada beberapa kendaraan kita yang diluar dari tugas fungsinya, artinya dikuasai pihak lain. Dalam hal ini, pejabat atau pegawai PNS yang masa jabatan non-aktif, atau pensiunlah, yang jelas kami sudah lakukan deteksi terkait itu, dan upaya penarikan akan kita lakukan hingga tuntas" tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00