Kendala Pembebasan Lahan Jalur Keretaapi di Kabupaten Maros, Lantaran Dihambat Oknum

KBRN, Maros : Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar - Parepare, yang dilaksanakan di Ruang Bupati Maros, Kamis, (13/08/2020). 

Rapat ini, turut dihadiri Sesditjend Perkeretaapian Zulmafendi, Kepala Balai Kereta Api Jumardi, Wakil Bupati Maros Harmil Mattotorang, dan semua stakeholder terkait.

Menurut Abdul Hayat, kereta api merupakan Proyek Strategis Nasional, dan dipantau langsung oleh Presiden RI dan Menteri Perhubungan RI, setiap pekannya. Rapat dengan semua stakeholder terkait juga dilakukan setiap minggu, untuk mengevaluasi progres pembangunannya.

"Dengan sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama semua pihak, saya optimistis proyek ini bisa rampung sesuai target," kata Abdul Hayat.

Sementara, Sesditjend Perkeretaapian, Zulmafendi, mengatakan, setiap pekan dilakukan evaluasi. Pertama, terkait progres pembebasan lahan. Kedua, soal progres pembangunan fisik.

"Pembangunan kereta api Makassar - Parepare adalah proyek strategis nasional yang diatur dalam Perpres, dan merupakan kewajiban kita menyelesaikan," ujarnya.

Kabupaten Maros, menurut Zulmafendi, adalah daerah yang penting dalam rencana kereta api ini. Pasalnya, Mandai dan Bandara Sultan Hasanuddin akan menjadi titik sentralnya.

"Mandai akan jadi pusat integrasi perkeretaapian," ungkapnya.

Namun, kata Zulmafendi, di Maros masih terkendala pembebasan lahan. Hal inilah yang harus secepatnya disiapkan solusinya.

"Kami berharap dukungan pemerintah daerah untuk menyelesaikan," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Maros, Harmil Mattotorang, membeberkan, ada oknum yang berusaha menghalang-halangi proses pembebasan lahan. Ia berjanji, akan secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut, dengan melibatkan Forkopimda.

"Kita akan libatkan Forkopimda, semoga bisa diselesaikan dengan baik," imbuhnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00