Sulsel Fokus Tangani Penyebaran Covid-19 di Tiga Daerah, Dibandingkan Menerapkan PSBB

KBRN, Makassar : Pemerintah pusat telah memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna mengantisipasi pandemik Covid-19 di Nusantara namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih memilih fokus mengatasi episentrum penyebaran virus corona di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Maros.

Menurut Nurdin Abdullah,  tidak semua wilayah di 24 kabupaten kota memiliki kesamaan. Dan sebelum PSBB tersebut dibuat, sebagian wilayah Sulsel telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah menyebarnya virus seperti meliburkan sekolah, bekerja dari rumah, serta menerapkan physical distancing, dan sosial distancing dalam berinteraksi di tengah masyarakat.

"Saya ingin menyampaikan ke publik bahwasanya Pemprov Sulsel sangat berhati-hati dalam memberlakukan PSBB, karena tidak semua wilayah sama. Episentrum penyebaran mulai dari Makassar, dan daerah penyangga ibukota Sulsel yakni Kabupaten Maros  dan Maros. Pemprov Sulsel lebih fokus kesini dibandingkan memberlakukan PSBB. Dan perlu diingat bahwa Sulsel termasuk salah satu provinsi  penyangga pangan nasional," jelas Nurdin Abdullah saat video conference dengan awak media, Selasa (07/04/2020). 

Nurdin Abdullah mempertimbangkan pemberlakuan PSBB lantaran Sulsel sebagai daerah penyangga pangan nasional

"Bagaimana nantinya kalau semua petani kita, dirumahkan? Sekarang ini lagi musim tanam. Jangan-jangan justru bukan corona yang membunuh kita, tapi kita mati kelaparan," ujarnya. 

"Mungkin perlu kita pikirkan bersama. Inovasi daerah ini penting. Bagaimana daerah masing-masing melakukan inovasi. Khusus Makassar sebagai episentrum penularan, tentu kita lebih tegas lagi memberlakukan aturan pencegahan Covid-19," lanjutnya. 

Sejauh ini, kata Nurdin, Gugus Tugas Covid-19 Sulsel terus melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19, salah satunya melakukan pemetaan beberapa wilayah yang memang menjadi pusat penularan.

"Kita coba lakukan isolasi wilayah, apakah mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Tapi ini ada resikonya. Tidak mungkin orang dirumahkan tanpa diberikan bekal," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00