Kunjungan Kerja DPRD Sulbar, Warga Keluhkan Daerahnya Banjir

Reses di Boda-boda Mamuju, Warga Keluhkan Banjir ke Damris

Mamuju - Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Partai Golkar H Damris melakukan reses atau menyerap aspirasi masyarakat di Desa Boda-boda, Kecamatan Papalang, Mamuju, ahad (26/1/2020). 

Dengan didampingi Kepala Desa Boda-boda Ashardi, Damris berdialog dengan ratusan warga yang menghadiri kegiatan reses tersebut.

Sebagian besar warga mengeluhkan banjir yang terjadi di daerah mereka akibat intensitas hujan yang tinggi selama bulan Januari 2020 ini.

Seperti yang dikemukakan salah seorang warga yang berasal dari Dusun Boda-boda Timur, Hikman, bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terhambat akibat banjir. Penanaman padi di sawah tertunda karena sawah tergenang yang cukup tinggi. Hal ini tentu saja merugikan karena bibit sudah tidak bisa terpakai lagi dan panen pun tentu akan tertunda pula.

"Kami menduga banjir ini akibat penyempitan sungai di hilir dan terjadi pendangkalan. Ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Seharusnya gorong-gorong diganti dengan jembatan," kata Hikman.

Warga yang lain, Petrus, menambahkan, saat ini, hujan yang terjadi selama dua jam saja sudah bisa menyebabkan banjir. Makanya, perlu dibuatkan drainase sekaligus talud.

"Harus ada drainase. Tapi, drainase saja tidak cukup, harus ada talud. Escavator (alat berat) harus turun mengeruk ke sungai dan dibuatkan talud agar tidak terjadi longsor," ujar Petrus.

Menanggapi aspirasi tersebut, Damris menyatakan siap memperjuangkan jika itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Karena, jembatan di Boda-boda tersebut berada di areal jalan nasional, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Sulawesi.

"Kalau ada kewenangan provinsi, maka tentu saja akan kita perjuangkan, kita kawal sampai anggarannya betul-betul ada. Tapi, kalau kewenangan balai, maka tentu saja kita harus koordinasikan dulu dengan balai karena bukan kewenangan kita. Tapi, bukan berarti tidak bisa dibantu, tetap bisa kita upayakan. Kalau kewenangan provinsi tentu sangat mudah untuk dibantu," jelas Damris.

Ketua Golkar Mamuju ini menambahkan, untuk mengupayakan anggarannya harus ada proposal terlebih dahulu yang melampirkan rincian anggaran, foto-foto kondisi jembatan, dan tanda tangan dari pihak-pihak terkait, utamanya dari pihak pemilik lahan.

"Harus bertanda tangan pihak-pihak terkait, utamanya pemilik lahan. Harus ada persetujuan dari pemilik lahan, jangan sampai lahannya tidak mau dilewati escavator, masalah kalau begini. Karena ada pengalaman seperti ini. Makanya, saya tidak mau ada masalah. Harus jelas dulu, semuanya harus sepakat, tidak ada yang keberatan kalau lahannya dilewati escavator. Kalau sudah tidak ada masalah, baru kita bisa perjuangkan," kata Damris.

Aspirasi lain yang disampaikan warga adalah peningkatan ekonomi melalui bantuan bibit tanaman seperti kopi dan cabai keriting. Juga pembenahan lapangan sepak bola untuk membina pemuda yang punya bakat menjadi pemain sepak bola.

Petrus yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Papalang meminta agar tenaga pendidik honorer diperjuangkan upahnya karena sudah berbulan-bulan belum menerima upah, padahal mereka aktif mengajar dari pagi hingga sore.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00