Aturan Baru, Nama Tak Boleh Disingkat di Dokumen Kependudukan

KBRN, Bone : Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, tentang pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Setidaknya ada 3 larangan terkait pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, termasuk biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP), dan akta pencatatan sipil.

Larangan tersebut meliputi, Nama tidak boleh disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Dan tidak diperbolehkan mencantumkan gelar pendidikan atau gelar keagamaan pada akta pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dll).

" Dengan adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2002, maka Nama tidak boleh disingkat seperti Muhammad menjadi Muh atau Abdul menjadi Abd. Juga tidak boleh Nama menggunakan tanda atau simbol apostrof," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone, A Saharuddin, saat dikonfirmasi RRI.co.id.

Kemudian, pasal 4 ayat (2) juga mewajibkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan memenuhi persyaratan.

" Pemberian nama mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata," tambahnya.

Selain beberapa larangan, juga diatur pula tata cara pemberian nama yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1).

" Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, Nama marga, famili atau nama lain dapat di cantumkan pada dokumen Kependudukan, dan juga gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan e-KTP yang penulisannya dapat diaingkat," imbuhnya.

Lanjut A Saharuddin mengatakan, aturan tersebut mulai ditindak lanjuti di Kab. Bone, agar dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus berkas kependudukan nantinya.

" Pengoprasiannya sesuai intruksi pusat harus segera ditindak lanjuti, agar kedepannya masyarakat tidak sulit dalam mengurus data kependudukan, untuk itu adanya permendagri ini, agar dapat dipublikasikan sehingga masyarakat dapat tau terkait larangan dalam dokumen kependudukan," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar