PPDI Bone Menilai Pengamalan Perda Disabilitas Tak Sesuai Harapan

KBRN, Bone : Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone menilai, Pemerintah Kabupaten Bone tidak menjalankan fungsi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2017 tentang Kewajiban dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Pasalnya, fasilitas atau akses bagi Penyandang Disabilitas tak tersedia secara menyeluruh, baik di fasilitas umum maupun perkantoran pemerintahan maupun swasta.

" Perda yang telah dibuat dulu, tidak dijalankan bahkan hanya sebuah pajangan. Tentu ini sangat mencederai kelompok Disabilitas," ungap Ketua PPDI Bone, A. Takdir kepada rri.co.id pada moment peringatan Hari Disabilitas International, Kamis (2/12/21).

Dia menambah, pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional 2021 di Papua. Atlit Disabilitas asal Kab. Bone harus mandiri tanpa dukungan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah setempat.

" Kita kaya di anak tirikan. Jangankan pembinaan, audiens saja jelas tidak ada padahal kami sudah bersurat," tambahnya.

Sementara itu, Kadis Perkimtan Pemkab Bone, Budiono mengakui bahwa pembangunan fasilitas khusus Disabilitas di Bone tidak berjalan maksimal.

" Bukan apanya, ini alokasi anggaran sangat terbatas dikarenakan dialihkan ke penanganan kesehatan di masa pandemi," terangnya.

" Tetap ini akan menjadi perhatian pemerintah kedepan untuk dilakukan pembangunan akses khusus teman kita (Disabilitas), namun untuk saat ini alokasi anggar tidak memadai, apalagi DAU berkurang," tambahnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar