Makassar Akan Bersih dari Anjal dan Gepeng 2022

KBRN, Makassar : Operasi zero terus digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar target bersih atau zero grow anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) bisa terealisasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan menargetkan, zero anjal dan gepeng di jalan-jalan protokol dapat tercapai di akhir tahun ini.

“Kita target akhir tahun sudah zero anjal dan gepeng,” ucapnya dilansir dari RakyatSulsel.

Iqbal menambahkan, bersama Dinas Sosial (Dinsos), pihaknya terus melakukan penyisiran secara bertahap di setiap kecamatan. Saat ini sudah 227 anjal dan gepeng yang terjaring sejak operasi zero dimulai pada 21 September 2021 lalu.

“Kami melakukan pengawasan per 2 jam, mulai pukul 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, dan pukul 18.00 Wita,” papar Iqbal.

Sayangnya, belum ada solusi jangka panjang yang ditawarkan Pemkot untuk persoalan ini. Iqbal mengakui, pihaknya hanya bertugas dalam pengawasan dan penertiban.

Plt Kepala Dinas Sosial, Muhyiddin menambahkan, kehadiran Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) yang direncanakan akan dibangun tahun depan, diharapkan bisa menjadi solusi sekaligus jadi sarana pembekalan agar anjal dan gepeng tak lagi kembali ke jalan.

Liposos ini rencana dibangun dengan anggaran Rp4,5 miliar dari APBD Pokok 2022. Sementara biaya perencanaannya sebesar Rp100 juta.

“Tahun depan rencana diadakan. Tahun ini masih tahap perencanaan, awal tahun depan baru dimulai pembangunannya,” jelas Muhyiddin.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Saharuddin Said menyebutkan, jika Kota Makassar hendak disulap menjadi kota dunia, maka kehadiran anjal dan gepeng adalah hal yang sudah tidak wajar.

“Tapi kan ini juga tak terlepas faktor ekonomi dan masyarakat mungkin karena banyak alasan sosial,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Terlepas dari itu, lanjut legislator PAN ini, masalah anjal dan gepeng yang makin banyak harus segera diatasi oleh pemerintah demi meningkatkan kenyamanan masyarakat yang melintasi jalan-jalan di Makassar. Ia meminta ketegasan pemerintah menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, dibutuhkan ketegasan pemerintah menangani hal ini. Ketika pemerintah tegas semua teratasi. Mau anjal dimana mana jika ditegasi penanganannya pasti akan teratasi.

“Itu kan menghalangi pandangan kita di jalan jadi sebenarnya tidak wajar sebenarnya kalau kota makassar menuju kota dunia tapi seperti itu belum teratasi,” papar Saharuddin.

Ia melanjutkan, pada intinya langkah kongkret, penindakan harus turun ke lapangan itu Dinsos. Karena Dinsos punya tanggung jawab juga bisa dilibatkan Satpol PP.

“Apalagi biasanya mereka orang berada tapi itu cara gampang mendapatkan uang jadi rela melakukan itu. Dan tidak ada penanganan dan langkah kongkret pemerintah setempat,” tandas Saharuddin.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar lainnya, Nunung Dasniar. Ia menyebutkan, anjal dan gepeng yang kini menjamur, seharusnya Dinsos melakukan edukasi kepada anjal dan gepeng.

“Sebenarnya mereka (gepeng dan anjal) perlu diberikan edukasi, apa gunanya perda kalau tidak ada edukasi dari pemerintah,” kata Nunung Dasniar.

Selain itu, ia juga mengomentari adanya cuitan dari akun Dinsos Makassar yang mengatakan “Stop Beri Mereka Uang. Berbagi dan Bersedekahlah Pada Tempatnya”.

“Jangan cuman tau ngomong doang dan mencari siapa yang salah dalam hal ini. Dinas Sosial harusnya memberi solusi bukan asal bercuit cuittt,” tegas Nunung.

Diketahui, sesuai Peraturan Daerah (Perda) tahun 2008 terkait larangan melakukan aktifitas di jalanan dan dibawah lampu merah, karena dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain.

Lebih lanjut terkait perlindungan anak sesuai undang undang no.23 tahun 2002. Siapapun orangnya yang memanfaatkan anak anak untuk menjalankan aktifitas dijalanan demi memperoleh sesuatu, baik orang tuanya sendiri dapat dijerat kurungan 5 tahun penjara. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00