Sah, DPRD Bone Tetapkan Tiga Ranperda Tahun 2021

KBRN, Bone : Secara resmi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Ketiga keputusan tersebut diantaranya, Ranperda perubahan APBD tahun 2021, Ranperda Anggaran Cadangan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 dan Ranperda Pengelolaan Kuangan Daerah.

Ketetapan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, Senin (20/9/2021) malam.

Selanjutnya diberikan kesempatan bagi seluruh perwakilan fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir bagi masing-masing fraksi.

Fraksi Demokrat diwakili oleh Andi Suaedi, Fraksi Gerindra Fahri Rusli, fraksi PAN Marliati, fraksi PKS Askarianto, Fraksi KPNR Muh. Asrullah, Fraksi Golkar Andi Muh. Idris Rahman, fraksi BDP Bahtiar Malla dan Fraksi Nasdem Suharni.

Fraksi Demokrat menyatakan setuju dengan ketiga Ranperda tersebut.

Sementara itu, Fraksi Gerindra tidak menyetujui Ranperda yang telah ditetapkan.

"Bahwa kami konsisten menyuarakan aspirasi rakyat," tegas jubir fraksi Gerindra, Fahri Rusli.

Fraksi PKS berharap pemerintah daerah mampu menggali potensi pendapatan daerah.

"Perlu pengawasan ketat anggaran dikarenakan mendesak dan dikhawatirkan terjadi penyelewengan," kata Askar.

Menurutnya, RAPBD harus akuntabilitas, pembangunan daerah dan keuangan harus transparansi bagi publik.

Baginya, pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp 20 M nilai tersebut jauh dari cukup.

"Pemerintah kurang serius dalam memfasilitasi perusahaan di daerah sebagai sumber ekonomi," katanya.

Selanjutnya, Fraksi KPNR Muh Asrullah, menyatakan sepakat dengan Ranperda ini.

Ia berharap agar anggaran cadangan kepala daerah 2021 tidak menjadi beban bagi program lainnya.

"Kami harap ada payung hukum bagi cadangan anggaran kepala daerah tahun 2021 dan sisi tranparansi bagi pengelolaan keuangan," jelas Asrullah.

Fraksi Golkar menyatakan setuju dan tidak memiliki catatan.

Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan (BDP) Bahtiar Malla mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak melibatkan DPRD dalam perubahan RAPD.

"Kami menganggap hal ini tidak etis dan ini berdampak pada penganggaran dan perencanaan yang tidak matang," ungkap Bahtiar.

Kemudian terakhir, Fraksi Nasdem Suharni, mengatakan bahwa realisasi masing-masing OPD dibawah 50 persen.

"Khususnya tiga ODP yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang realisasinya 4,54 persen," katanya.

Dinas Pendidikan 26,68 persen dan RSUD Tenriawaru 21,82 persen.

Ia mengatakan agar dilakukan pengawasan ketat terhadap recofusing dan potongan belanja yang mencapai 50 persen. (FJ)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00