Klaim Kepala Perkeretaapian Wilayah Sulawesi, Dibantah Warga Terkait Perampungan Pembebasan Lahan

KBRN, Maros : Puluhan warga dari tiga kabupaten yakni Barru, Pangkep dan Maros mengadakan pertemuan terbatas membahas permasalahan pembebasan lahan rel kereta api yang tidak kunjung rampung. 

Selain itu, pertemuan yang dilaksanakan di lokasi pemancingan Jl. Haji Latipe Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (13/06/2021) tersebut, juga membahas cuitan yang dilontarkan Kepala Perkeretaapian Wilayah Sulawesi, Jumardi di media massa yang mengklaim pembebasan lahan untuk jalur rel keretaapi di Kabupaten Maros dan Pangkep telah hampir rampung 100%. 

Jamaluddin, perwakilan masyarakat dari tiga kabupaten, yang juga ketua masyarakat yang lahannya belum dirampungkan pembayarannya menegaskan pernyataan yang dilontarkan Kepala Perkeretaapian Wilayah Sulawesi, Jumardi soal pembebasan lahan yang hampir rampung adalah hal tidak benar. 

"Laporan yang disampaikan Jumardi di berbagai media massa tidak benar, apalagi mengklaim dana ganti rugi  pembebasan lahan warga untuk rel kereta api sudah hampir rampung seratus persen," tegas Jamaluddin. 

"Pembebasan lahan di Pangkep yang katanya sudah hampir rampung 100 %, itu pembohongan publik. Pasalnya masih banyak warga, belum menerima ganti rugi. Apalagi di Maros ini, penyelesaian ganti ruginya, baru terealisasi 30 %. Termasuk informasi rel kereta api di Kabupaten Barru sudah rampung, kenyataannya masih ada yang terpotong.", tambahnya 

Lebih lanjut, Jamaluddin menambahkan, dana pembebasan lahan yang nilainya triliunan rupiah ini perlu dipertanyakan dan diduga ada indikasi korupsinya. 

"Anggaran pembebasan lahan dari Kabupaten Maros, Pangkep, Barru sampai di Parepare sekira Rp 7,4 Triliun. Untuk Maros saja anggarannya Rp 1,1 Triliun sama dengan Pangkep, sisanya Barru dan Parepare," katanya. 

Untuk harga lahan warga yang terkena dampak pembebasan lahan dari tim Appraisal masih sangat rendah, bahkan ada tanah warga ditaksir hanya Rp 90 ribuan / meternya. Sementara tanah disebelahnya yang berbatasan harganya sudah jutaan. 

"Kemana menguapnya sebagian dana pembebasan lahan warga yang bernilai Rp 1,1 triliun untuk lahan yang ada di Maros, karena masih banyak warga yang belum menerima dana tersebut. Dan untuk nilai nominal harga pembebasan lahan bervariasi seperti Rp 20 ribu / meter, 40 ribu / meter , 96 ribu / meter hingga harga tertinggi Rp 250 ribu. Hal itu perlu dipertanyakan", urainya. 

Sementara di tempat terpisah via telepon, Kepala Balai Perkertaapian Wilayah Sulawesi, Jumardi kepada awak media mengaku, progres pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api dari Barru, Pangkep hingga Maros sudah hampir selesai. 

"Pembebasan lahan di Kabupaten Barru telah rampung. Kemudian Kabupaten Pangkep yang telah terbayarkan sekitar 97 % lahannya. Dan untuk di Maros sendiri, sudah mencapai 76 persen", sebutnya. 

Dikatakan daerah Maros yakni masih ada warga yang tidak mau menyerahkan surat surat tanahnya, namun sudah ada dananya dititip di pengadilan. 

"Masih ada warga yang menolak untuk mengambil dananya di pengadilan, karena mereka mengira masih bisa ditambahkan oleh pemerintah", tambahnya. 

Pemerintah telah mempersiapkan dana sebesar Rp 1,1 triliun, untuk pembebasan lahan pembangunan rel kereta api dari Makassar sampai ke Pare pare.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00