Penyewaan Kantor, Wali Kota Makassar Curigai Lurah dan Camat

Kantor Balaikota Makassar.jpg

KBRN, Makassar : Menyusul adanya informasi dan Laporan terkait lahan bangunan Kantor Lurah Pandang yang di duga ada indikasi sewa menyewa.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto memastikan kantor lurah pandang yang berlokasi di Jalan Abdullah Dg Sirua merupakan aset milik pemerintah.

Dirinya memandang mustahil gedung dibangun di atas lahan yang belum dikuasai pemkot.

"Karena tidak mungkin kita bangun (kantor) di tanahnya orang, tidak mungkin. Pasti yang sudah dikuasai pemerintah kota. Nanti saya liat kondisinya bagaimana, intinya tidak mungkin pemkot bangun kantor di atas lahan yang bukan miliknya," ujar Danny melalui sambungan telepon, Selasa (20/04/2021).

Danny menyebut tanah tersebut sebagai fasum-fasos pemerintah berdasarkan informasi yang diterima.

"Tapi ternyata sudah ada sertifikat baru di atasnya, itu bisa jadi persoalan besar kalau begitu," katanya

"Menurut laporan, kantor lurah pandang itu berdiri di atas Fasusnya CV. Dewi yang sudah diserahkan, kenapa lagi ada yang pergi sertifikatkan? Itu kriminal sekali," tegasnya.

Untuk itu Danny pun berencana segera melakukan peninjauan terhadap informasi tersebut.

"Saya baru dapat laporan lisan, saya nanti lihat langsung," sambungnya.

Ia pun mencurigai, jika ada kerjasama antara lurah dan camat jika memang ada pengalihan hak milik kantor lurah tersebut.

"Kenapa bisa di sertifikatkan? Berarti camat dan lurah terlibat ini kalau ada pindah tangan," pungkasnya.

Sebelumnya kantor kelurahan pandang di Jalan Abdullah Dg Sirua Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar diduga sudah dikuasai oleh pihak ketiga.

Sebab, terdapat pengusulan dana di APBD Perubahan Tahun 2020 dari pihak Kecamatan Panakukang, sebesar Rp100 juta, untuk biaya sewa kantor Lurah Pandang.

Sehingga dapat disimpulkan jika Kantor Lurah Pandang, bukan lagi aset milik Pemerintah Kota  Makassar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00