LSM DPP APAK RI, Desak APH Usut Harta Pejabat Rp 56,4 M

KBRN, Makassar : Beredar informasi terkait adanya pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp.56,4 M berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menghentakkan masyarakat Makassar hingga penjuru Nusantara.

Keganjilan harta yang dimiliki seorang pejabat mendapat sorotan dari penggiat Anti Korupsi LSM APAK RI.

"Jika ada, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki aset atau harta kekayaan yang melonjak secara signifikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, hal itu sangat tidak wajar. Dan perlu dilakukan investigasi dan pemeriksaan lebih mendalam terhadap aset pejabat tersebut," tegas Anggota DPP APAK RI, Irwan, Sabtu (10/04/2021).

Ia menuturkan mengacu laporan LHKPN terakhir yang dilaporkan pada 31 Desember 2019 lalu, harta pejabat Pemkot Makassar itu tercatat sebesar Rp.56,4 M.

"Padahal mengacu data LHKPN tahun 2017 lalu, harta kekayaannya hanya Rp. 8,2 M lebih. Tahun berikutnya lonjakan kenaikan yang sangat besar dan cukup fantastis menjadi Rp. 53,6 M lebih," jelas Irwan heran.

Walaupun pejabat yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaannya, tegas Irwan, bukan berarti keterangannya bisa diterima mentah-mentah begitu saja oleh publik.

"Pasalnya LHKPN itu, hanya merupakan laporan transparansi harta kekayaan Pejabat Negara. Namun harta kekayaan yang dilaporkan tidak diketahui asal usulnya, dan diperoleh dari mana dengan cara apa," urainya.

"Sebagai seorang ASN, bisa kita coba hitung berapa gaji pokok dan tunjangan yang diterima dalam sebulan? Jikapun ia memiliki usaha, perlu juga diketahui jenis usahanya apa dan omsetnya berapa setiap bulan atau satu tahun periode pembukuan," pungkas alumni S2 Pascasarjana Universitas Bosowa.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00