Ketua DPRD Minta Pj Wali Kota Konsisten Tegakkan Aturan Terkait Netralitas ASN

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallojpg
Pj Walikota Makassar Ruy Djamaluddin.jpg

KBRN, Makassar: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar Rudianto lallo meminta Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin konsisten menegakkan aturan bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan politik praktis.

Menurutnya, Kepala daerah harus konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang akan menjatuhkan sanksi tegas, kepada siapapun ASN yang terbukti melanggar netralitas.

“Supaya apa? Supaya ini pembelajaran. Ada undang-undang ASN. Merit sistem yang  sudah dibangun jangan kemudian karena politisasi demokrasi, mengakibatkan ASN keluar jalur,” kata Rudianto, Rabu, (2/12/2020..

Menurutnya, apa yang terjadi dengan oknum-oknum ASN yang sudah berproses di KASN. Wali Kota Makassar, harus konsisten menegakan aturan tidak boleh pandang bulu.

 “Karena ini menjadi cerminan, siapapun supaya ada efek jerah kepada ASN tidak bermain-main,” ungkapnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy  hingga kini belum juga memberikan sanksi terhadap dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot yang dinyatakan melanggar kasus netralitas.Rudy mengaku belum menerima surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga dirinya belum memberikan sanksi.

“Rekomendasi KASN itu harus kita jalankan. Kita sementara kaji itu. Tapi terus terang surat resminya belum saya terima,”ungkapnya

Menurut Rudy, apapun rekomendasi KASN harus dijalankan. Tetap harus melalui kajian terlebih dahulu sebelum menentukan sanksi yang cocok sehingga bisa tepat sasaran.

“Kalau itu sudah sampai tentu itu akan melalui tahapan kajian, kemudian sanksi apa yang tepat untuk menerjemahkan rekomendasi KASN tersebut,” ucapnya.

Diketahui, 2 pejabat Pemerintah Kota Makassar yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN sampai saat ini belum mendapat sanksi. Mereka adalah camat Mamajang, Fadly Wellang dan Kepala Puskemas (Kapus) Perumnas Antang, Sulpiah.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri telah mengirimkan dua surat rekomendasi sanksi kepada Pemkot Makassar. Surat ini diketahui diterbitkan KASN pada tanggal 24 November.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00