Residu dan Hantu PKI, Stigma Dalam Ketidakfahaman Sejarah

KBRN, Madiun : Peristiwa G.30.S.PKI seakan mejadi memori kolektif masyarakat yang sukar untuk dilupakan. Tanpa berniat mendebat kebenaran sejarah tersebut di masa lalu, nyatanya upaya untuk mendudukkan sejarah G.30.S. PKI 1965 dan Madiun Affair 1948 seyogyanya memang diperlukan.

Stigma PKI dianggap masih menjadi labeling bagi Madiun yang susah untuk dihilangkan, meskipun pada kenyataannya PKI sebagai partai politik telah resmi dibubarkan pasca 1965. Pun residu gerakan PKI secara ke-partai-an nyaris tidak ditemukan lagi saat ini.

Ketua Dewan Harian Cabang-DHC 45 Madiun Gandhi Yuninta mengatakan upaya mengubah stigma tersebut harus benar-benar dilakukan terutama pemerintah di daerah.

Peringatan kekejaman PKI dan upacara hari kesaktian Pancasila 1 Oktober yang belakangan dilakukan di Monumen Kresek malah dinilai melegitimasi stigmatisasi Madiun atas PKI. Karena secara konteks sejarah keduanya merupakan peristiwa berbeda antara Madiun affair 1948 dan Pemberontakan G30SPKI 1965. Sebagaimana diketahui monumen Kresek dibangun untuk menandai peristiwa Madiun Affair 1948

“Kalau stigma itu kan tergantung sampai sejauh mana pemerintah daerah justru terkesan mengakui itu. Sementara upacara di monumen Kresek 1948 memang untuk menunjukkan peristiwanya tapi disisi lain hanya membangkitkan memori kekejaman PKI saja, padahal partainya sudah tidak ada. Dan memori kekejamannya itu bukan tujuan utama sebenarnya,” kata Gandhi saat berbincang dalam dialog lintas Madiun Pagi Programa 1 RRI Madiun secara virtual, dengan topik “ Menghapus Stigma Madiun Kota PKI”, Kamis (30/9/2021).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sejarawan Muda Madiun Akhlis Syamsal Qomar menyatakan perlu adanya pembedahan sejarah 1948 yang mendalam dan komprehensif yang menitikberatkan pada perspektif atau sudut pandang lokal Madiun itu sendiri. Agar tidak terjadi bias sejarah.

“Generasi muda sebetulnya lebih jernih dalam melihat peristiwa Madiun ataupun PKI untuk saat ini. Yang perlu dibenahi adalah terkait adanya pembelahan memori terkait PKI, yakni tahun 1948 dan 1965. Itu kan bias terhadap ingatan karena memang dua peristiwa berbeda, “ papar Akhlis.

Sejauh ini upaya pemerintah daerah terutama Pemkab Madiun yang  mencari narasi alternatif terkait labeling Madiun, dengan mengampanyekan Madiun sebagai  daerah yang memiliki keterikatakn historis dengan kerajaan Demak adalah upaya yang perlu di apresiasi.

Namun Peristiwa yang menjadikan  Madiun sebagai latar PKI 1948 merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan, entah itu Madiun sebagai korban atau bahkan basis gerakan. Sehingga Langkah yang dilakukan terkesan hanya sebagai counter dan upaya penyangkalan sejarah.

Untuk itu ia mendorong perlu adanya pembedahan sejarah 1948 yang justru harus hadir dari kacamata Madiun sendiri agar memberikan banyak perspektif.

“Kita harus menerima realitas itu, Ya gakpapa lah ndak perlu ditolak, ini kan sebuah perjalanan. Apalagi dulu di Madiun banyak pabrik dimana kaum buruh juga banyak berada, sehingga gagasan ideologi sosialisme disitu mudah diterima. PR besarnya penulisan sejarah terkait PKI Madiun belum ada yang ditulis orang Madiun sendiri, yang ada mayoritas ditulis oleh para Indonesianis. Perspektif lokal ini penting sebagai penyeimbang agar memberikan gambaran yang lebih kompleks dan komprehensif, “ ulas Akhlis.

Ditegaskan Akhlis pemahaman sepotong atas peristiwa Madiun 1948 dan referensi sejarah tunggal justru meligitimasi stigma itu sendiri. Pun masih terjadi pembiasan makna di masyarakat tentang PKI apakah sebagai sebuah organisasi politik (Parpol), ataukah Sosialis sebagai Idelologi, dan Atheis sebagai  carapandang terhadap Tuhan. Namun kenyataanya masing-masing definisi itu masih saling berkelindan di masyarakat dan kesemua didefinisikan merujuk pada satu kata, yakni PKI.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00