Perempuan dan Kesempatan

KBRN, Madiun: Perjalanan perempuan Indonesia hingga bisa banyak berkiprah seperti tampak di 1 dekade terakhir bukan perjalanan yang singkat dan menjadi perjalanan yang berat. Pencapaian saat ini dinilai masih perlu penyempurnaan sehingga perempuan akan lebih banyak lagi berperan dalam pembangunan bangsa.

Dari sisi akses pendidikan dan kesempatan menduduki jabatan tertentu, rektor IAIN Ponorogo Dr. Evi Muafiah menilai perempuan telah mendapat porsi yang sama dan berani mengambil peluang.

“Tergantung kita melihatnya dari sisi yang mana karena ini adalah sesuatu yang kompleks. Kalau saya lihat di kampus yang saya pimpin, Alhamdulillah sebenarnya bukan by design, tapi pejabat yang kemarin saya lantik itu jumlah perempuannya melebihi periode sebelumnya. Bukan karena saya sengaja tapi karena memang mereka sudah profesional dan layak untuk menduduki jabatan itu. Lalu yang lebih menarik lagi, saya tidak pernah mendesain juga, tahun 2022 ini teman-teman yang aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa itu juga sekitar 60:40 perempuan. Bahkan DEMA nya yang jadi presiden mahasiswa itu perempuan. Saya jadi bangga juga, senang dan haru ternyata sekarang teman-teman perempuan merasa bahwa ketika dia memiliki kemampuan, ia berani untuk bersaing dan bagaimana untuk menunjukkan dia juga mampu seperti laki-laki. Kemudian kalau dilihat dari sisi kesempatan belajar, saya kira sekarang ini sudah tidak ada perbedaan. Semuanya boleh belajar di jenjang pendidikan manapun dan jurusan apapun. Ada di sebuah sekolah di Ponorogo itu yang sebenarnya jurusan adalah teknik tapi banyak perempuan yang berminat ke sana, yang dulu dianggap tapi agak tabu,” papar rektor IAIN Ponorogo tersebut.

Yang masih perlu mendapat perhatian, menurut Evi, perempuan memiliki kodrat melekat diantaranya menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui dimana pada kodrat ini harus ada kebijakan yang dapat mengakomodasi atau setidaknya tidak menambah kesakitan pada perempuan.

“Kalau toh pun membedakan itu lebih kepada karena perempuan memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jangan sampai perempuan merasakan lebih kesakitan misalnya menstruasi. Pada saat perempuan menstruasi pasti merasa sakit, kalau ada yang tidak merasa sakit paling 1000:1, oleh karena itu ketika perempuan menstruasi harus ada fasilitas khusus yang kita berikan misalnya pada hari pertama kedua harus kita beri kesempatan untuk izin. Akan salah apabila kita menyamakan atau bahkan tidak percaya,” lanjutnya.

Dari kacamata hukum, Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Magetan, Atik Rusmiaty Ambarsari, SH.,MH menegaskan bahwa perempuan telah banyak dilindungi oleh Undang-undang. Hanya saja, perempuan perlu keberanian untuk menyuarakan apabila terjadi ketidakadilan yang menimpa dirinya.

“Kalau perempuan dalam hukum Indonesia, sudah ada undang-undang yang mengaturnya misalnya undang-undang penghapusan KDRT, undang-undang perlindungan anak. Dari sisi itu kita bisa membantu mereka berdasarkan aturan aturan undang-undang tersebut. Banyak sekali memang korban-korban perempuan, kalau tidak berani melaporkan mereka akan menjadi yang teraniaya selamanya tetapi kalau berani melaporkan mereka akan mendapat keadilan. Dalam hal ini kalau masalah hukum perempuan adalah delik aduan, biasanya itu kan terjadi di dalam anggota keluarga, jika terjadi perdamaian atau kesepakatan dalam mediasi itu akan menjadi pertimbangan dalam hukuman yang diterima,” terang Atik.

Atik Rusmiaty juga mengajak untuk memahami betapa berharganya diri seorang perempuan sehingga jangan sampai merendahkan diri misalnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

“Perempuan harus mengerti bahwa mereka mempunyai harga yang tinggi. Jangan merendahkan dirinya apalagi di sisi hukum misalnya kalau perempuan akan menikah menikah itu posisi dia akan lemah jika menikah secara siri atau kontrak. Tapi ternyatanya masih banyak hal seperti itu, dengan sendirinya ia merendahkan diri sendiri,” tegasnya.

Dalam percaturan politik Indonesia, Wakil walikota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri menilai perempuan adalah ratu yang dapat menjangkau seluruh tempat dan permasalahan dengan kemampuan multitasking. Harapannya kedepan tidak ada lagi ungkapan keterwakilan sekian persen dalam politik karena perempuan sudah memiliki kesadaran dan keberanian bersuara di bidang politik.

“Posisi perempuan dalam perspektif politik serasa sudah sangat diakomodir pemerintah dengan adanya kuota mulai dari pencalegan kemudian merambah ke OPD dalam pemerintahan sudah sangat terakomodir dengan 30% keterwakilan perempuan. Ini menjadi tolak ukur bahwa perempuan sangat diperhitungkan, ada porsi tertentu untuk perempuan menduduki posisi-posisi penting,” kata Inda.

Inda Raya menambahkan,senyampang dirinya menjadi wakil para perempuan khususnya di kota Madiun, apabila ada hal-hal yang perlu disuarakan, dirinya membuka lebar pintu kesempatan penyampaian aspirasi tersebut.

“Karena yang mengerti kepentingan perempuan ya perempuan itu sendiri. Jadi ketika ada keterwakilan perempuan dalam jajaran pemerintahan daerah pasti keputusan yang diambil pertimbangannya adalah kepentingan perempuan. Hal ini harus dimanfaatkan di mana perempuan yang mungkin ingin menyuarakan pendapatnya silakan disuarakan mumpung ada wakilnya di situ,” pungkasnya.

Menjadi perempuan adalah sebuah tanggung jawab. Perempuan hadir bukan untuk mengungguli laki-laki namun untuk saling mendampingi. Not to compete but complete.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar