Membumikan Pengawasan Partisipatif, Masyarakat Sebagai Subjek Bukan Objek

KBRN, Madiun : Peralihan kekuasaan melalu mekanisme pemilihan umum, baik Pilpres, Pilkada maupun Pemilu Legislatif menjadi bagian tak terpisahkan di negara Demokrasi seperti Indonesia.

Di satu sisi pemilu memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi terjadinya proses demokrasi, namun disisi lain juga menciptakan peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang justru menciderai proses demokrasi tersebut. Sehingga proses pengawasannya pun menjadi bagian tak terpisahkan.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Kota Madiun gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif agar masyarakat ikut memiliki kesadaran dan bertanggung jawab berperan serta melakukan pengawasan.

Anggota Bawaslu Kota Madiun Yakobus Wasit Supodo menjelaskan pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan aktif masyarakat dan menjadikannya sebagai subjek bukan objek dalam pemilu.

"Strategi partisipatif itu diantaranya dengan menjadikan masyarakat sebagai Subjek dalam pesta demokrasi, bukan hanya objek. Maka dari itu perlu pembekalan agar  mereka memahami fungsi dan peran pengawasan," kata Wasit saat berbincang dalam program dialog interaktif Lintas Madiun Pagi Programa 1 RRI Madiun, dengan tema 'Membumikan Pengawasan Partisipatif di Kota Madiun,' Selasa (02/10/2021).

Untuk itu upaya kerjasama atau MOU kata Wasit dilakukan dengan merangkul sejumlah organisasi lembaga dan kelompok masyarakat.

"Ini bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu untuk itu kami rangkul lembaga, sekolah, kampus, organisasi, sebagai upaya merangkul mereka. Kami juga ada sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang sifatnya kerelawanan," sambungnya.

Sementara itu dalam dalam kesempatan yang sama relawan partisipatif dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Madiun Sobwan menyampaikan memang perlu upaya keras dalam memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat termasuk dalam fungsi dan peran pengawasan.

"Memang selama ini warga hanya terkesan menjadi objek. Maka dari itu kami berusaha mengawal proses demokrasi ini, agar menghasilkan demokrasi dan kepemimpinan seperti yang kita ingin kan, meski belum seratus persen. Namun kita usaha kesana," kata Sobwan.

Diakuinya tidak mudah merubah mindset dan paradigma masyarakat. menurut nya masih banyak masyarakat yang memaknai pemilu secara pragmatis dan mendapatkan imbalan secara instan.

Secara undang-undang pengawasan memang berada pada lembaga penyelenggara seperti Bawaslu, namun perlu upaya partisipatif dari masyarakat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar