Politik Dinasti Hambat Demokrasi Ideal ?

KBRN, Ngawi : Sebagian masyarakat menilai politik dinasti menjadi ancaman bagi demokrasi. Sebab politik dinasti, kekuasaan pemerintahan mengacu pada faktor keturunan keluarga ataupun kekerabatan. Sedangkan demokrasi, kekuasaan pemerintahan mengacu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Menyambut Hari Demokrasi Internasional 15 September, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi Prima Aequina menjelaskan demokrasi yang ideal adalah negara dapat melaksanakan pemilihan umum, tidak hanya bersifat prosedural, tetapi terpenuhinya subtansial demokrasi. Selain itu, pemilu yang baik adalah tahapan pemilu dapat diprediksi tetapi hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Terkait politik dinasti, menurut Prima, adalah menjadi hak semua warga negara Indonesia untuk dipilih ataupun memilih sesuai ketentuan undang-undang.

“Kan pada waktu itu ada larangan, harus menunggu beberapa periode lagi baru boleh anak atau istri petahana untuk maju, tapi itu digugat. Kemudian dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan asumsi dengan asumsi bahwa itu hak semua warga negara sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Nah dipilih atau tidaknya, kembali kepada masyarakat pemilih itu sendiri, apakah dia mau memilih atau tidak”kata Prima(14/9).

Prima menilai, sebagian masyarakat berasumsi politik dinasti menghambat demokrasi, dimungkinkan karena tidak ada alternatif calon lain. Namun demikian, calon yang ada dipilih atau tidak kembali kepada masing-masing warga masyarakat.

Menyambut Pemilu 2024, KPU Kabupaten Ngawi diantaranya melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. KPU Kabupaten Ngawi juga melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024 yang akan ada agenda besar yakni Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.(Mk)

Foto/ilustrasi : google/net

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar