Pemkab Madiun dan Kejari Madiun Jalin Kerjasama Atasi Permasalahan Hukum

KBRN, Madiun :  Bupati Madiun, Ahmad Dawami, S.Sos. dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti, SH, MH, Selasa (2/11/2021) di Graha Eka Kapti Puskemkab Madiun menandatangani Naskah Kerjasama/Kesepahaman  (Memorandum of Understanding). Dengan ditandatanganinya MoU ini diharapkan menjadi pintu terciptanya komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Madiun dan Kajari Madiun sehingga jika terjadi permasalahan hukum segera bisa ditemukan solusi terbaiknya.  Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti, SH menyatakan kesiapannya untuk memberikan pertimbangan, pendampingan hukum dan bantuan hukum kepada pemkab Madiun di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami selaku jaksa pengacara negara siap untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten Madiun serta jajaran. Kami juga siap memberikan pertimbangan, pendampingan hukum, bantuan hukum kepada pemkab  Madiun di bidang perdata dan tata usaha negara”, katanya.

Selain itu, Kejari juga siap memberikan pendampingan bagi semua perangkat daerah dan jajarannya serta para kepala desa di Kabupaten Madiun. Nota kerjasama ini sebagai upaya untuk membentuk pemerintah kabupaten Madiun yang akuntabel.  Bupati Madiun, Ahmad Dawami berharap dengan kerjasama ini ada pendampingan dan mitigasi guna mencegah penyelewengan. Dengan demikian, kata bupati Madiun, para kepala desa nantinya tidak perlu takut menyerap anggaran pembangunan karena secara regulasi sudah jelas.

“Diharapkan sudah tidak ada lagi penyerapan anggaran karena secara regulasi sudah clear. Jalankan, itu yang terpenting”, katanya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak antara lain menyangkut pemberian pendampingan hukum/bantuan hukum baik mitigasi maupun non mitigasi, pertimbangan hukum, pendapat hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum perdata dan tata usaha negara.  Selain itu, juga pendampingan penanganan proyek strategis, penelusuran dan pemulihan aset negara, penempatan dan peningkatan SDM, serta pertukaran data/informasi, keahlian dan kemanfaatan sarana prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.  (Haryo)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar