Pandemi, Penduduk Miskin di Kabupaten Madiun Meningkat

KBRN,  Madiun :  Jumlah penduduk miskin di kabupaten Madiun tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sesuai data di Badan Pusat Statistik, BPS  kabupaten Madiun jumlah penduduk miskin tahun 2021 mencapai 78.300  (11,46%)  atau naik sebesar 0,9 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 71.910 (10,54%).  Menurut wakil bupati Madiun Hari Wuryanto pada Focus Group Dicussion (FGD) di Pujasera BUMDes Jiwan, Selasa (30/11/2021), meningkatnya penduduk miskin di wilayahnya itu sebagai dampak dari pandemi covid-19.  Hal itu karena covid-19 telah mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi  terganggu sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat, bahkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Meningkatnya kemiskinan ini mendorong pemkab Madiun untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan pembangunannya.  Wabup Madiun, Hari Wuryanto menjelaskan, dalam upaya menanggulangi kemiskinan itu, pihaknya akan menempuh beberapa cara antara lain meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk melalui kinerja perekonomian dan penajaman sasaran program. 

“Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun  penciptaan pemerataan hasil pembangunan serta meningkatkan penajaman sasaran program kabupaten Madiun”, kata wabup.

Strategi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Madiun merujuk pada perpres 15 tahun 2010 yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui kepedulian pranata sosial dan peningkatan pelayanan.  Selain itu, juga meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil di wilayah kabupaten Madiun.  Wabup Madiun Hari Wuryanto berharap, alokasi dana desa juga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk penanggulangan kemiskinan.

“Semakin besarnya anggaran alokasi dana desa diharapkan manfaat dan sasaran yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik’, harapnya.

Untuk itu perlu sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.  FGD yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diikuti sekitar 40 peserta dari OPD , camat dan BUMD dengan narasumber  Guru Besar Fisip Unair, Prof. Dr. Bagong Suyanto dan Pakar Komunikasi Publik Dr. Suko Widodo.  Kegiatan ini bertujuan  antara lain untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan kinerja dalam  pengentasan kemiskinan yang berada di perangkat daerah. (Haryo)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar