Hari Tani 2021, Kebijakan Politik Negara Belum Berpihak Pada Sektor Pertanian

KBRN, Ponorogo : Banyak hal yang menjadi catatan pada momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. Politik kebijakan negara sejuah ini dianggap belum berpihak pada sektor pertanian, terutama kepada para petani.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan Johan Budi menyebut ada beberapa poin yang menjadi catatan dan refleksi pada momentum hari tani nasional pada 24 September 2021 kali ini. Yang paling utama menurut mantan Jubir KPK itu ialah menyangkut arah politik kebijakan pertanian.

“Selamat Hari Tani, saya berharap Hari Tani 2021 bisa menjadi momentum untuk secara revolusioner mengubah mindset tentang petani kita. Arah politik kebijakan pertanian harus lebih diperhatikan, untuk kehidupan para petani, termasuk soal mekanisme pasar, impor dan sebagainya. Artinya pemerintah yang menciptakan dan intervensi mekanisme pasar menyangkut pertaanian kita,” sebut Johan Budi, saat melakukan kunjungan kerja di Ponorogo-Jawa Timur, Jumat (24/09/2021).

Lebih jauh Johan Budi merinci probelamatika yang kerap dialami petani dan masih menjadi masalah klasik, seperti soal ketergantungan pupuk kimia, soal subsisdi, mahalnya harga pupuk hingga soal tata niaga dan distribusinya. Untuk itu pihaknya mendorong berbagai terobosan diantaranya upaya penggunaan pupuk organik secara terstruktur dan masif yang melibatkan segenap stakeholder termasuk oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Selain dianggap lebih terjangkau dan bahkan dapat diproduksi sendiri, pupuk organik memiliki masa depan yang baik untuk keberlangsungan lingkungan dan ekologi tanah.

“Ini soal mindset petani ya, problem kelangkaan pupuk, pupuk mahal, distribusi dan sebagainya. Karena itu bagaimana kita bisa kembali atau beralih ke pupuk organik,” sambungnya.

Masalah lain yang juga harus menjadi perhatian serius menurut mantan Juru Bicara Presiden itu adalah soal ketersediaan lahan. Massifnya korvensi lahan pertanian, terutama di Jawa menjadi ancaman ketahanan pangan nasional di masa depan. Terlebih pulau Jawa juga lah yang saat ini menjadi sentra dan tumpuan pertanian nasional terutama padi.

“Soal ketersediaan lahan, kita tau di Jawa ini kan konversi lahannya lebih cepat berubah menjadi perumahan dan sebagainya, sehingga lahan-lahan lahan pertanian perlu difikirkan,” tandasnya.

Meskipun demikian ia mengapresiasi usaha pemerintah terkait program Food Estate, sebagai usaha dalam intensifikasi (peningkatan) dan ekstensifikasi (perluasan) lahan pertanian dengan menkonversi lahan-lahan yang terbengkalai menjadi area pertanian yang lebih efektif sebagai food estate.

“Saya dengar ada program pemerintah food estate yang mengkonversi tanah-tanah tidak terpakai dan terbengkelai  menjadi lebih efektif untuk  pertanian yang jumlahnya ratusan ribu hektar. Saya belum mengikuti lebih lanjut namun semoga ini berhasil ya,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00