Gugatan Kontraktor Ditolak PTUN, Pemanfaatan Dana PEN Berlanjut?

KBRN, Ponorogo :  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Ponorogo masih menunggu kebijakan Bupati Sugiri Sancoko terkait pemanfaatan dana  pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) Persero kepada Pemkab Ponorogo untuk sejumlah proyek Infrastruktur.

Sebagaimana diketahui pinjaman dana tersebut menjadi polemik pada era Pemerintah Daerah periode Sebelumnya. Dimana pinjaman itu diduga tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya, diantaranya persetujuan dari DPRD karena menyangkut Perubahan APBD (P-APBD).

Pun polemik berlanjut karena Pemkab Ponorogo dalam hal ini Dinas PUPR mendapat gugatan dari 3 pengusaha pemilik perusahan jasa kontruksi nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Gugatan tersebut terkait pembatalan permohonan penghentian tender dan pengumuman penghentian terder yang diduga melanggar UU tentang  Administrasi Negara dan jasa, Permen PU No. 14 tahun 2020 dan Perpres No. 16 tahun 2018 dengan obyek gugatan terhadap proyek infrastruktur dari dana PEN senilai 150 miliar.

Namun belakangan dua materi gugatan ditolak oleh PTUN Surabaya sebagaimana disampaikan kepala Dinas PUPR Ponorogo Jamus Kunto. Jamus menyebut langkah yang dilakukan pihaknya sudah tepat.

“Saya nggak tahu nanti apakah yang dari anggaran PEN PT. SMI itu pak bupati berkenan untuk memproses kembali.Pada intinya ini gugatan yang ada kepada kami, kepada kepala PU dan kepada Pokja pelelangan. Gugatan di PTUN Surabaya, dari kedua gugatan semuanya ditolak. Artinya apa, proses yang kita lakukan itu sudah benar, “ kata Jamus, Rabu (9/6/2021)

Untuk itu Jamus menilai jika dana itu disetujui bupati untuk dapat segera dimanfaatkan akan sangat membantu implementasi proyek infrastruktur. Mengingat dinasnya mendapat banyak pemangkasan anggaran karena Refocusing anggaran Covid-19.

“Nah pakah ini masih bisa diproses kembal, karena nilainya juga besar sekitar Rp. 154 miliar dan itu luar biasa kegunaannya. Nanti kalau memang itu bisa direalisasi untuk jalaninsya Allah selama 3-4 tahun ini kita akan sangat ringan,” Imbuh Jamus  

Sebagaimana diberitakan sebelumnya tergugat dalam hal ini Dinas PUPR diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. 

Pemkab sebagai pengguna anggaran dalam hal  ini Dinas PUPR , dalam suratnya ada bahasa yang meragukan adanya dana atau ketersediaan anggaran dan ketersediaan waktu.

Pihak penggugatpun meminta PTUN  membatalkan permohonan pemberhentian proyek dan serta menetapkan pemenang proyek itu kepada penggugat. Dan meminta oknum yang menyalahgunakan wewenang diberi sanksi sesuai perundang undangan yang ada. Meskpun pada akhirnya materi gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Surabaya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00