Johan Budi : Lahan Pertanian Kita Luas, Kalau Semua Impor Jadinya Gimana?

KBRN, Ponorogo : Penderitaan para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional seakan tak pernah usai. Biaya produksi yang tinggi ditambah harga jual produk pertanian yang dinilai tak pernah kompetitif kian tak menggaraihkan sektor pertanian. Sebagaimana yang dialami dan menjadi keluh kesah para petani tebu di Ponorogo.

Anggota DPR RI Komisi 3 Johan Budi Sapto Pribowo mengaku prihatin atas kondisi tersebut dan apabila terus dibiarkan akan benar-benar mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Ia khawatir akan banyak petani yang alih fungsi tanaman atau bahkan alih fungsi lahan karena tak lagi menguntungkan. Sebagaimana para petani yang kini tak mau lagi menanam kedelai sehingga produksi pangan tempe dan tahu nasional sangat bergantung pada kedelai impor. Hal ini menurutnya jangan sampai terjadi pada komoditas tebu.

“Tadi juga muncul wacana orang akan mengubah atau alihfungsi lahan dan tidak lagi menanam tebu karena biaya tak sebanding. Selain itu lahan juga makin sempit,” kata Johan Budi, Jumat (23/4/2021)

Pihaknya meminta pemerintah segera serius menyikapi hal ini dan hadir ditengah permasalahan yang dihadapi para petani. Namun kenyataan yang ada dilapangan justru sebaliknya. Pemerintah kerap membuka kran impor disaat stok komoditas pertanian dalam negeri melimpah, hal inipun semakin memukul para petani.

Jika hal ini terus dibiarkan menurutnya bukan tidak mungkin ancaman kedaulatan pangan benar-benar terjadi karena menyempitnya lahan menyusul banyaknya petani yang menjual lahan mereka.

Berita terkait : HET Gula Tak Berlaku Dilapangan, Petani Tebu di Ponorogo Merugi

“Saya rasa ini persoalan yang segera harus difikirkan pemerintah secara serius ya. Tadi saya dapat informasi kalau kondisi seperti ini terus menerus mereka akan meninggalkan itu,” sambungnya

Johan Budi menyebut  hal itu sebuah ironi ditengah potensi sektor pertanian di Indonesia yang tinggi dengan lahan yang luas.

“Kita itu di Indonesia punya lahan yang luas. kalau semuanya impor terus bagaimana?,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui para petani tebu di Ponorogo mengeluhkan dan menyampaikan uneg-uneg mereka ke mantan Jubir KPK itu saat berada di Ponorogo. Diantaranya tingginya harga pupuk karena mereka terpaksa membeli pupuk dengan harga non-subsidi akibat carut marutnya tata niaga dan distribusi pupuk, padahal mereka adalah petani penggarap.

Masalah kedua yang dikeluhkan petani adalah rendahnya harga gula. Biaya menggarap tebu tidak sebanding dengan harga jual yang rendah di pasaran. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp. 11.200 dinilai petani terlalu rendah. Pun Harga tersebut bisa jauh lebih rendah lagi hingga Rp. 10.500 di pasaran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00