Ciptakan Layanan Berkeadilan, DJSN Rumuskan Penerapan Kelas Standar JKN

KBRN, Madiun: Kebijakan perumusan kelas standar atau kelas rawat inap (KRI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan masih dalam tahap pembahasan dan peninjauan. Saat ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama kementerian terkait tengah menyusun langkah dan strategi agar kelas standar untuk peserta BPJS Kesehatan bisa diimplementasikan tahun depan. Hal itu diungkapkan komisioner DJSN dari unsur tokoh ahli, Muttaqien dalam webinar BPJS Kesehatan diikuti perwakilan media se Indonesia, Jum’at (23/10/2020).

Ia mengatakan, kelas standar itu dirumuskan sebagai tindak lanjut dari perbaikan ekosistem JKN. Kelas standar yang dimaksud adalah kelas tunggal atau layanan satu kelas untuk seluruh peserta JKN-KIS. Nantinya tidak ada lagi peserta kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas standar ini kelak akan diterapkan secara bertahap, artinya tidak serta merta langsung satu kelas. Tahap awal dimulai dengan dua kelas, yakni kelas A dan B, baru kemudian masuk ke satu kelas layanan.

“Jadi kelas standar itu adalah kelas rawat inap rumah sakit yang pelayanan medisnya sama untuk penyakit yang sama. Jadi ketika da penyakit yang sama, maka manfaat non medisnya harus sama juga. Sedangkan untuk kenyaman, peserta bisa naik kelas. Jadi asumsinya kedepan, kelas rumah sakit itu sama. Yang penting adalah bagaimana menjaga mutu dan menjaga keselamatan pasien,” ucapnya.

Muttaqien mengatakan, layanan kelas standar sebetulnya adalah perintah UU SJSN tahun 2004. Dalam Pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa peserta mendapat manfaat kebutuhan dasar kesehatan. Kemudian dalam Pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa peserta yang membutuhkan rawat inap RS, maka kelas pelayanan yang diberikan berdasarkan kelas standar.

Menurutnya, rumusan itu sebelumnya sudah dibahas sejak tahun 2012 tetapi belum ada perkembangan. Harapannya, selain menciptakan layanan yang berkeadilan atau tanpa diskriminasi untuk peserta, amanat kelas standar ini juga bertujuan menjamin kelangsungan JKN-KIS. Sedangkan besarnya iuran yang harus dibayar peserta, saat ini pun juga belum dapat ditentukan, karena masih akan dikaji memperhitungkan kemampuan peserta.

“Yang jelas besarnya iuran memperhitungkan teknis aktuaria, kemampuan membayar dari peserta dan keadilan sosial,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00