Walikota Madiun Ingatkan ASN Wajib Miliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

KBRN, Madiun: Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Madiun harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa. Hal ini bertujuan agar kesalahan saat pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisasi.

Hal tersebut disampaikan Walikota Madiun, Maidi usai membuka pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar di gedung Diklat Kota Madiun, Senin (21/10/2019). Menurut walikota, sertifikat keahlian yang dimiliki ASN pasca pelatihan menjadi salah satu pertimbangan pemkot memberikan promosi jabatan.

Maidi menyatakan, 38 ASN yang mengikuti pelatihan kali ini diharapkan dapat lulus 100 persen saat ujian sertifikasi keahlian. Sebab ada reward and punishment yang akan dijalankan pemkot. Jika dinyatakan lulus, maka akan dipromosikan mengisi jabatan yang kosong. 

Sedangkan bagi ASN yang sanggup memenuhi sertfikasi tersebut maka  eselon terancam diturunkan. Kemudian mereka disarankan mengikuti ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa di luar dengan biaya mandiri. Kesempatan itu diberikan sebanyak tiga kali. 

“Kalau nggak lulus ya suruh ujian lagi kesempatannya tiga kali. Kalau sampai nggak lulus juga ya sudah disitu saja. Kalau bisa kan lulus semua. La yang lulus itu pertimbangannya kita ikutkan mutasi November nanti. Yang dia punya sertifikat lah intinya kita dahulukan, yang nggal lulus minggir dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kota Madiun, Haris Rahmanudin menyatakan, dari 38 peserta yang mengikuti pelatihan, mayoritas dari eselon IV. Nantinya ada dua model pembelajaran, yakni menggunakan e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik dan in class atau tatap muka. Menurut Haris, pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  yang mengikuti pelatihan harus memiliki sertifikat keahlian. 

“Jadi itu dasar bagi seseroang ketika dia ditunjuk sebagai pejabat pengadaan,” kata Haris.

Ada 12 materi yang diikuti peserta selama pelatihan, diantaranya pengantar pengadaan barang/jasa, persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pengadaan swakelola serta pendayagunaan produksi dalam negeri dan pengantar pengadaan dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri.

Dijelaskan, pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar dilaksanakan di gedung Diklat Kota Madiun selama dua pekan, mulai 23 Oktober hingga 1 November 2019. Dilanjutkan ujian sertifikasi keahlian pada Sabtu (2/11/2019) di kampus Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00