Kisruh Broker PPPK, Dewan Hearing Dengan BKPSDM

KBRN, Ponorogo :  Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Ponorogo telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Ponorogo, Senin (15/08/2022), menyusul kisruh Broker PPPK yang diduga menyeret sejumlah nama baik di eksekutif maupun legislatif.

Anggota Komisi A DPRD Ponorogo Agung priyanto menyatakan pertemuan tersebut sebagai langkah klarifikasi dan ingin mengetahui sejauh mana kewenangan BKPSDM terkait PPPK.

“Kita klarifikasi dan ingin tau sejauh mana kewenangan BKPSDM terkait PPPK. Rekruitmen PPPK tenaga pendidikan ini dilakukan Kemendikbud secara online karena sudah ada di Dapodik, BKPSDM hanya melakukan verifikasinya,” kata Agung.

Terkuak fakta terkait surat  yang beredar  seolah –olah dari kantor BKSDM Ponorogo, dimana kepala BKPSDM Ponorogo Andik Susetyo menyebut bahwa surat itu adalah palsu. 

“Kita ingin tau bagaimana pemberkasannya dan yang kedua soal beredarnya surat palsu beredar di masyarakat. Apakah betul dikeluarkan BKPSDM atau pihak lain dan tujuannya apa,” sambung Agung.

Sedangkan terkait beberapa oknum anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut masih dalam proses verifikasi dan penyusuran kasus.

“Agar kasusnya terang benderang , Bupati Ponorogo membentuk tim khusus yang menelusuri kasus ini,” tandasnya.

Terbongkarnya praktik percaloan dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021 Kabupaten Ponorogo, menyeret lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). sejumlah nama anggota DPRD Ponorogo muncul dipermukaan dalam kasus tersebut.

Kasus ini mengemuka karena para oknum tersebut telah diduga menyandera ijazah dan meminta uang kepada  pada para korban. Ada P3K yang telas lolos P3K, namun sampai sekarang ijasahnya masih ditahan karena belum membayar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar