Kejari Kota Madiun Ingatkan Instansi Pelayan Publik Tak Melakukan Pungli

KBRN, Madiun : Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan praktek pungutan liar (pungli) apapun bentuknya. Jika ada oknum yang kedapatan melakukan pungli, pihaknya tidak segan untuk memproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal itu antara lain ditegaskan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun, Akhmad Heru Prasetyo saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi yang digelar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Madiun di aula Kecamatan Kartoharjo, Rabu (10/8/2022).

"Negara Indonesia ini berlandaskan hukum. Maka semua aparatur pemerintah harus taat hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban di pemerintahan termasuk di dalamnya mencegah dan menghindari pungli," ujarnya.

Adapun potensi pungli terjadi di berbagai sektor. Di pemerintah daerah, potensi terjadinya pungli di antaranya saat mengurus perizinan, pemberian hibah dan bansos, kepegawaian, pembuatan dokumen kependudukan hingga di dunia pendidikan. Sedangkan di instansi lain, pungli terjadi utamanya di sektor pelayanan publik. Seperti halnya pelanggaran tilang maupun pengembalian barang bukti.

Dengan pemberian sosialisasi itu ia berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit. Selain itu juga perlunya peran serta seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan komitmen dan teladan dari pimpinan. Berikutnya butuh kesadaran dari seluruh pegawai dan masyarakat untuk menjauhi praktek pungli.

"Pungli itu merusak sendi kehidupan. Maka perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelakunya," tambahnya.

Sementara itu dalam acara tersebut dibuka oleh Ketua Pelaksana Saber Pungli Kota Madiun dalam hal ini Wakapolres Madiun Kota, Kompol Supriyono. Sosialisasi Saber Pungli bagi Instansi Pelayanan Publik di lingkungan Kota Madiun Tahun 2022 itu juga dihadiri perwakilan Bea Cukai Madiun, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta UPTD di lingkungan Pemkot Madiun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar