Puluhan Wali Murid Pertanyakan Carut Marut PPDB Jenjang SLTA di Madiun

KBRN, Madiun : Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jenjang SLTA masih menuai berbagai polemik. Meski telah berjalan sejak lama, masalahnya pun masih sama seperti tahun sebelumnya. Utamanya ketika tahapan PPDB bergulir di jalur zonasi. Di Kota Madiun pada Senin (4/7/2022) pagi, puluhan wali murid mendatangi kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur wilayah Madiun untuk menanyakan soal kegaduhan PPDB. Mereka datang dengan membawa kegundahan yang sama. Putra dan putri mereka tidak masuk daftar di SMAN yang dituju lewat jalur zonasi.

Salah seorang wali murid asal Kelurahan Sukosari, Rahadian mengaku ingin meminta penjelasan petugas Cabdindik. Ini mengingat siswa yang berdomisili di dalam kota, justru tidak tertampung di sekolah negeri di wilayah Kota Madiun. Mengacu data tahun lalu, siswa yang berjarak 1,2 km bisa masuk ke sekolah yang dituju, sedangkan anaknya tidak bisa masuk lewat jalur zonasi, padahal jarak rumahnya dengan sekolah tidak lebih dari 800 meter.

“Kecurigaan saya ada penyalahgunaan kewenangan di beberapa tempat. Mulai Dispendukcapil yang terkait dengan pendataan warga pindah. Jadi ada perpindahan warga mulai dua tahun lalu, dititipkan dengan alasan untuk masuk di jalur zonasi. Dari pihak sekolahan sebagai penginput tidak jeli dengan aturan, padahal aturannya sudah jelas bahwa KK itu harus ikut KK orang tua,” katanya.

“Dari pihak Cabdindik tidak ada kontrol terhadap data yang dimasukkan oleh pihak sekolah, sehingga ya terjadi seperti ini. Warga kora tidak bisa sekolah di dekat rumah, malah dianjurkan untuk sekolah di luar kota,” imbuhnya.

Geruduk Kantor Cabdindik : Puluhan wali murid mendatangi cabdindik pertanyakan PPDB online jenjang SMA Negeri.

Kepala Cabdindik Jatim wilayah Madiun, Supardi mengungkapkan, PPDB jenjang SMA/SMK Negeri di Jatim telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun saat ini justru muncul permasalahan non teknis yang membuat banyak siswa belum tertampung di sekolah. Pihaknya berupaya untuk mencarikan solusi, agar anak bisa sekolah di dalam kota.

“Keinginan itu juga harus ada pembatasan. Jadi tidak semua menginginkan di satu sekolah A saja, yang penting mereka bisa di sekolah di dalam kota. Kami upayakan dan harus dapat. Maksimal kan kami mengisi 36 siswa per rombongan belajar, kalau sekolah A sudah penuh nanti diisi di sekolah lain yang masih kurang. Itu terus kita lakukan sampai mereka bisa tertampung semua,” ungkapnya.

Persoalan itu pun mendapat atensi dari kalangan wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono ikut cawe-cawe perihal PPDB karena menyangkut masa depan anak bangsa. Apalagi yang bersangkutan juga memiliki background pendidik. Politisi Demokrat itu juga memastikan seluruh siswa dalam kota nantinya bisa tertampung sekolah di kota asalkan dengan catatan tidak memilih-milih sekolah.

“Tidak usah oyok-oyokan (berebut.red), insya allah putra putrinya bisa bersekolah SMA negeri di kota. Kuncinya tidak boleh milih SMA A atau B. Jadi kedatangan saya bersama pak Sudarjono kesini untuk memperjuangkan masyarakat Kota Madiun,” ujarnya.

Istono meminta pelaksanaan PPDB jenjang SMA/SMK Negeri harus terus dievaluasi, agar kejadian yang sama tidak kembali terulang. Karena itu perencanaan harus matang, sebelum PPDB digulirkan. Disatu sisi ia juga berharap siswa seluruhnya dapat mengenyam pendidikan yang layak, sebagai upaya strategis pemerintah meningkatkan indeks prestasi manusia (IPM).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar