Perjuangkan Nasib Guru Honorer, DPRD Magetan Godok Perda

KBRN, Magetan: DPRD Kabupaten Magetan terus memperjuangkan nasib guru honorer di lingkup pemerintah daerah untuk bisa hidup lebih layak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suwarno mengatakan, DPRD Kabupaten Magetan menginsiasi perda perlindungan guru no ASN yang telah diusulkan 4 bulan lalu. Perda tersebut nantinya akan memperjuangkan kesejahteraan guru dengan menambah besaran honor para pembangun insan cendekia tersebut.

“Empat bulan yang lalu saya masih duduk di Komisi A menginisiasi perda yang mengatur kesejahteraan guru non ASN. Kan kasihan guru ini kan pendidik anak bangsa kita, Kalau sebulan Rp 200 ribu maksimal Rp 800 ribu ini kan kasihan,” ujarnya.

Suwarno menambahkan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Magetan melalui Dinas Pendidikan masih melakukan penjenjangan terkait masa kerja guru non PNS dilingkup pemerintah daerah. Melalui penjenjangan tersebut akan berpengaruh terhadap besaran honor yang akan diterima oleh guru non PNS tersebut.

“Penjenjangan ini masih digodok di Dinas Pendidikan karena yang punya data wilayah Dinas Pendidikan. Karena penjenjangan ada yang 30 tahun masa kerjanya. Jadi penjenjangan ini agak beda, yang lama ya besar. Kalau yang baru 5 tahun ya kurang. Nanti kan tidak adil kalau disamakan,” imbuhnya.

Guru honorer non PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan saat ini terdapat lebih dari 1.400 guru, namun perda tersebut baru mencakup guru PNS yang berada di lingup pemerintah daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar