Terdakwa Perkara Korupsi di PDAM Kota Madiun Divonis Satu Tahun Enam Bulan Penjara

KBRN, Madiun : Perkara dugaan korupsi di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan terdakwa Sandi Kurnariyanto memasuki babak baru di persidangan. Kali ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mengelar sidang dengan agenda mendengarkan putusan majelis hakim, Jum’at (24/6/2022).

Dalam agenda tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair dua bulan kurungan dan uang pengganti Rp176,8 juta subsidair empat bulan kurungan. Vonis terhadap Sandi lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun yang dibacakan pada agenda sidang Jum’at (10/6/2022) lalu.

Yakni dengan pidana penjara selama lima tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan, dikurangi masa tahanan serta membayar uang pengganti sebesar Rp184,1 juta. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Sidang : Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan amar putusan  terhadap terdakwa perkara korupsi di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun, Akhmad Heru Prasetyo mengatakan, JPU masih pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut. Ini karena majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan terdakwa bersalah sesuai pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001, dengan vonis lebih ringan. Sementara JPU kala itu menuntut dan membuktikan terdakwa bersalah berdasarkan pasal 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Hakim memberikan pertimbangan lain dan diputuskan di pasal 3 yang ancamannya 1 tahun. Sementara JPU masih menggunakan waktunya selama tujuh hari dalam menentukan sikap, dan masih pikir-pikir. Langkahnya, JPU masih memiliki upaya hukum banding, ada peluang kesana. Tapi kita masih pikir-pikir dulu karena kan putusan lengkapnya belum kami terima, baru dibacakan saja tadi,” ujarnya.

Seperti diketahui, perkara yang menimpa Sandi Kunaryanto merupakan dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Terdakwa merupakan eks pegawai PDAM Kota Madiun yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi periode tahun 2015 hingga 2021.

Terdakwa dianggap telah melakukan penyalahgunaan anggaran untuk pembayaran THL pada Bagian Transmisi dan Distribusi, berdasarkan laporan hasil audit dari tim ahli. Atas kejadian itu, Sandi Kurnariyanto dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar