Polres Madiun Kota Bongkar Praktik Pembuatan Miras Ilegal

KBRN, Madiun: Polres Madiun Kota membongkar praktik pembuatan minuman keras (miras) jenis arak jowo (arjo) ilegal di Jalan Sido Topo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jum'at (27/5/2022). Kegiatan tersebut dalam rangka Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Semeru 2022, yang berlangsung 23 Mei-3 Juni mendatang.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono mengatakan, hal itu dilakukan sebagai bentuk pengembangan atas temuan penjualan miras di wilayah Kartoharjo, Manguharjo dan Wungu beberapa waktu lalu dengan menyita puluhan botol arjo.

Dari hasil pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan empat dari lima orang pelaku yang diduga memproduksi arjo. Masing-masing SN (39 tahun) warga Manguharjo, DRA (18) dan SEC (23) keduanya warga Wungu dan NC (33) warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan satu pelaku masih dalam proses penyelidikan, yakni berinisial S (38 tahun) warga Lamongan. Dari home industri itu, petugas berhasil mengamankan ribuan liter arjo.

"Kemudian dari sini kita kembangkan lagi kemana saja barangnya. Barang bukti yang kita amankan ada 49 jurigen arak jowo siap edar, 23 drum barang yang akan digunakan dan enam set peralatan yang digunakan untuk menyuling arjo," ujarnya saat menggelar konferensi pers di lokasi home industri miras ilegal, Jum'at (27/5/2022).

AKBP Suryono menyatakan, aktivitas pembuatan arjo ilegal itu telah berlangsung sekitar sebulan terakhir berbahan dasar tetes tebu dan air. Pun home industri ditengah perkampungan warga itu sifatnya menyewa, bukan milik pribadi.

"Pelakunya bukan warga sini, dia hanya membuat (arjo.red) dan belajarnya otodidak," katanya.

Sekali produksi, menghasilkan empat jurigen masing-masing berkapasitas 30 liter. Arjo tersebut selanjutnya diedarkan di wilayah Madiun dan Magetan. Adapun setiap jurigen dijual Rp350 ribu sampai Rp370 ribu dengan keuntungan Rp20 juta per bulan.

Atas kejadian itu, pelaku dijerat lima pasal sekaligus. Yakni pasal 204 ayat (1) KUHP, Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) Huruf A dan I UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikutnya pasal 140 dan 142 UURI No.18/2012 tentang Pangan dan pasal 106 UURI No.7/2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar